Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

UU Panas Bumi No. 27/2003 mengatur bahwa panas bumi sebagai sumber daya alam dikuasai negara dan dikelola melalui Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP). IUP diberikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk tahapan eksplorasi (maks. 3 tahun), studi kelayakan (maks. 2 tahun), dan eksploitasi (maks. 30 tahun). Penerimaan negara dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi dibagi 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah. Operasi tanpa IUP dihukum pidana penjara 6 bulan-6 tahun atau denda Rp2-50 miliar.