Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja

UU Kecelakaan 1947 mengwajibkan perusahaan sektor berisiko (misalnya industri mesin, energi, pertambangan, dan lainnya) membayar ganti kerugian kepada buruh atau keluarga akibat kecelakaan kerja. Jaminan meliputi biaya pengobatan, transportasi, pemakaman (Rp 125), tunjangan sementara (100% upah/hari selama 120 hari, lalu 50%), cacat permanen (berdasarkan persentase), dan kematian (hingga 60% upah/hari untuk keluarga). Pembebasan kewajiban berlaku jika kecelakaan disengaja, buruh menolak pengobatan, atau berada dalam pengaruh alkohol. Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan dalam 48 jam. Pelanggaran dihukum maksimal 3 bulan kurungan atau denda Rp 500.