Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 menetapkan Jakarta sebagai Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan otonomi terbatas hanya pada tingkat Propinsi, sedangkan Kotamadya dan Kabupaten Administrasi berstatus sebagai wilayah kerja pemerintah Propinsi, bukan daerah otonom. Gubernur bertindak sebagai Kepala Daerah yang memiliki kewenangan pemerintahan di seluruh bidang kecuali politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Wilayah terdiri atas Kotamadya dan Kabupaten Administrasi, termasuk Kepulauan Seribu yang ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi. Struktur pemerintahan diatur sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintah Provinsi, dan perangkat daerah hingga tingkat Kelurahan.