Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU No. 35/1999 mengubah UU No. 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 menetapkan badan peradilan (Peradilan Umum, Militer, Agama) berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung secara organisatoris, administratif, dan finansial dengan masa transisi 5 tahun (Peradilan Agama tanpa tenggat waktu). Pasal 22 mengatur perkara koneksitas antara Peradilan Umum dan Militer diadili di Peradilan Umum, kecuali keputusan Ketua MA. Pasal 40A mempertahankan ketentuan pelaksana Pasal 11 dan 22 hingga diganti dengan peraturan baru.