Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menetapkan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) sebagai badan hukum milik negara yang bertugas mengelola seluruh pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional. Modal PERTAMINA bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, tanpa pembagian saham. Perusahaan wajib menyetor 60% penerimaan bersih usaha ke Kas Negara, termasuk hasil Kontrak Production Sharing dan bonus kontraktor, dan diawasi oleh Dewan Komisaris Pemerintah yang bertugas menetapkan kebijaksanaan umum serta mengawasi pelaksanaan tugas. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan beroperasi sesuai ketentuan Undang-undang ini dengan memperhatikan pengawasan teknis oleh Departemen Pertambangan.