Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman mengatur seluruh kegiatan perfilman di Indonesia, meliputi pembuatan, jasa teknik, ekspor, impor, pengedaran, dan pertunjukan/penayangan film. Seluruh usaha perfilman wajib dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha perfilman. Film wajib melalui sensor oleh lembaga sensor film nasional sebelum diedarkan, dipertunjukkan, atau ditayangkan, dengan hasil sensor berupa pemberian tanda lulus sensor atau penggolongan usia penonton. Film yang tidak disensor atau ditolak sensor dilarang diedarkan, dipertunjukkan, atau ditayangkan. Pelanggaran diatur dalam ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).