Perceraian di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Lalu, apa sebenarnya perbedaan cerai talak dan cerai gugat? Jika seorang suami beragama Islam hendak mengakhiri perkawinan secara sah di mata negara, apakah ia harus mengajukan gugatan cerai atau talak? Simak ulasan ringkasnya berikut ini.
Dasar Hukum Putusnya Perkawinan
Sebelum membahas perbedaannya, perlu dipahami bahwa ketentuan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975. Berdasarkan aturan tersebut, putusnya perkawinan di Indonesia dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.[1]
Secara sederhana, cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.[2]
Khusus bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, aturan perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena penanya beragama Islam, berikut ini kami uraikan perbedaan cerai gugat dan cerai talak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KHI.
Cerai Gugat dalam KHI: Istri adalah Pihak yang Menggugat
Dalam konteks hukum Islam, istilah cerai gugat memiliki makna yang berbeda. Menurut UU Perkawinan dan PP 9/1975, gugatan cerai dapat diajukan baik oleh suami maupun istri.
Namun secara khusus, dalam KHI cerai gugat diartikan sebagai gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali apabila istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.[3]
Penting diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[4]
Cerai Talak dalam KHI: Suami adalah Pihak yang Memohon
Cerai talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
Adapun yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[5] Dengan kata lain, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami.
Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Dengan demikian, talak yang diakui secara hukum negara adalah talak yang diucapkan oleh suami di pengadilan agama. Apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami dan istri yang bersangkutan belum putus secara hukum.
Kesimpulan: Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat
Jika disimpulkan, perbedaan cerai talak dan cerai gugat sederhananya terletak pada pihak yang mengajukan. Apabila istri merupakan pihak yang mengajukan gugatan untuk menceraikan suami, prosesnya dikenal sebagai cerai gugat. Sebaliknya, apabila suami merupakan pihak yang memohon untuk menceraikan istri, prosesnya dikenal sebagai cerai talak.
Menjawab pertanyaan penanya yang beragama Islam dan hendak menceraikan istri, maka jalur yang ditempuh adalah cerai talak, yaitu dengan mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.
Demikian penjelasan kami mengenai perbedaan cerai gugat dan cerai talak, semoga bermanfaat. Untuk menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan maupun analisis hukum lain seputar perkawinan dan perceraian, Anda dapat mengaksesnya melalui koleksi peraturan dan artikel yang tersedia di Meridian Hukum. Apabila Anda membutuhkan panduan yang sesuai dengan kondisi Anda, tim Meridian Hukum siap membantu memberikan referensi hukum yang tepercaya dan mudah dipahami.
Dasar hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
[1] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/1974").
[2] Pasal 40 UU 1/1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[3] Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI").
[4] Pasal 115 KHI.
[5] Pasal 117 KHI.