Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mengatur mekanisme impor yang berlaku di Indonesia melalui pemberian Perizinan Berusaha di bidang impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor. Importir harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) baik berupa API-U untuk kegiatan perdagangan atau API-P untuk kegiatan produksi. Perizinan Berusaha di bidang impor diterbitkan melalui Sistem INATRADE dan SINSW secara elektronik dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik. Untuk impor barang tertentu yang diperlukan untuk kegiatan usaha, diberlakukan kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor yang telah ditetapkan. Importir wajib menyampaikan laporan realisasi impor setiap bulan melalui SINSW, dan peraturan ini mengatur sanksi administratif berupa pembekuan, pencabutan, atau penangguhan Perizinan Berusaha, Surat Keterangan, dan Laporan Surveyor terhadap pelanggaran ketentuan. Pada saat berlaku, Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 yang telah beberapa kali diubah.