Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Status: Berlaku

Konteks dari Meridian

Generated by Meridian AI

Analisis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Konteks Historis dan Regulasi Pendahulu

  1. Latar Belakang Pembentukan BLU
    BLU diatur pertama kali dalam PP No. 23/2005 sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berbasis kinerja. PP ini diamendemen melalui PP No. 74/2012 untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi BLU. PMK No. 129/2020 hadir sebagai penyempurnaan dari 15 PMK sebelumnya (seperti PMK No. 08/2006, PMK No. 77/2009, dll.) yang dianggap terlalu terfragmentasi, sehingga perlu disederhanakan dalam satu payung regulasi.

  2. Simplifikasi Regulasi
    PMK ini menggantikan 15 PMK terdahulu yang mengatur aspek teknis seperti remunerasi, dewan pengawas, tata kelola kas, dan monitoring BLU. Tujuannya adalah:

    • Menghilangkan tumpang tindih regulasi.
    • Mempercepat proses birokrasi (misalnya: penetapan PPK-BLU maksimal 3 bulan setelah persyaratan administratif terpenuhi).
    • Memastikan BLU beroperasi dengan prinsip corporate governance yang ketat.

Poin Krusial yang Perlu Diketahui

  1. Fleksibilitas dengan Akuntabilitas

    • BLU diberi kewenangan memungut tarif layanan (cost recovery), tetapi penetapannya harus melalui persetujuan Menteri Keuangan setelah usulan dari instansi induk. Ini mencegah praktik tarif sepihak yang membebani masyarakat.
    • BLU wajib menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai tolok ukur kinerja operasional.

  2. Mekanisme Pengawasan yang Diperketat

    • Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) diberi kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BLU. Jika dinilai gagal memenuhi standar tata kelola atau kinerja, Menteri Keuangan dapat mencabut status PPK-BLU.
    • Laporan tata kelola wajib disampaikan ke Menteri Keuangan dan instansi induk 6 bulan setelah tahun buku berakhir, lebih cepat dari siklus pelaporan umumnya untuk memastikan transparansi.

  3. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional
    PMK ini sejalan dengan Perpres No. 57/2020 tentang Optimalisasi BLU dalam mendukung program strategis pemerintah, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di masa pandemi COVID-19 (2020), fleksibilitas BLU menjadi krusial untuk mempercepat penyerapan anggaran dan respons kebijakan.

Implikasi Strategis

  1. Dampak pada Instansi Publik

    • BLU diharapkan lebih mandiri secara finansial melalui pemungutan tarif, namun tetap diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
    • Instansi induk (Kementerian/Lembaga) bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis, sehingga perlu meningkatkan kapasitas SDM pengelola BLU.

  2. Tantangan Implementasi

    • Risiko Tarif Layanan: Potensi konflik kepentingan jika tarif ditetapkan tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat.
    • Kompleksitas Pelaporan: Integrasi sistem pelaporan BLU dengan aplikasi pemerintah (seperti SAKTI/SIMDA) memerlukan sinkronisasi data yang masif.

Rekomendasi untuk Stakeholder

  • BLU: Manfaatkan fleksibilitas PPK-BLU untuk inovasi layanan, tetapi prioritaskan audit internal dan sistem pengendalian.
  • Instansi Induk: Lakukan pendampingan teknis dan advokasi penetapan tarif yang realistis.
  • Masyarakat Sipil: Awasi transparansi laporan BLU melalui kanal informasi publik untuk memastikan layanan tetap terjangkau.

PMK No. 129/2020 mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan otonomi BLU dengan prinsip good governance, sekaligus menjawab kebutuhan reformasi birokrasi di era digital.

Meridian AI bisa salah. Cek konten penting.

Materi Pokok Peraturan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif,teknis, dan administratif. Menteri Keuangan memberi keputusan penetapan terhadap usulan penetapan penerapan PPK-BLU paling lama 3 (tiga) bulan sejak dokumen persyaratan administratif terpenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Menteri Keuangan dapat mencabut penerapan PPK-BLU berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan /atau hasil penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik dan/atau usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam penetapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU. Pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.BLU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

Metadata

TentangPedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Tipe DokumenPeraturan Perundang-undangan
Nomor129/PMK.05/2020
BentukPeraturan Menteri Keuangan
Bentuk SingkatPMK
Tahun2020
Tempat PenetapanJakarta
Tanggal Penetapan18 September 2020
Tanggal Pengundangan18 September 2020
Tanggal Berlaku18 September 2020
SumberBN.2020/NO.1046, https:jdih.kemenkeu.go.id : 155 Hlm
SubjekBADAN LAYANAN UMUM - STANDAR/PEDOMAN
BahasaBahasa Indonesia
LokasiKementerian Keuangan

Status Peraturan

Diubah Dengan

  1. PMK No. 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020

Dicabut Sebagian Dengan

  1. PMK No. 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tata cara pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Mencabut

  1. PMK No. 79/PMK.05/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum
  2. PMK No. 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum
  3. PMK No. 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009
  4. PMK No. 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan Dan Pengembalian Dana Pada Badan Layanan Umum
  5. PMK No. 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum
  6. PMK No. 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
  7. PMK No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
  8. PMK No. 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
  9. PMK No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Layanan Umum
  10. PMK No. 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum
  11. PMK No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
  12. PMK No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
  13. PMK No. 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
  14. PMK No. 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  15. PMK No. 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

Network Peraturan

Loading network graph...

Dokumen

129_PMK.05_2020.pdf
AI Khusus Hukum.
Akurat, Mendetil, dan Gratis!
Lebih akurat dari ChatGPT.
Tidak terdeteksi AI detector
seperti ChatGPT.
MERIDIAN AI
Coba Sekarang