Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 10/2010 mengatur tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan dilakukan melalui tukar menukar (hanya pada hutan produksi tetap dan terbatas) dengan rasio 1:2 (kawasan hutan : lahan pengganti) jika luas kawasan hutan di daerah aliran sungai/pulau/provinsi <30% atau 1:1 jika ≥30%, atau pelepasan (hanya pada hutan produksi yang dapat dikonversi, dilarang di provinsi dengan luas hutan <30% tanpa tukar menukar). Perubahan harus berdasarkan penelitian terpadu, mendapat persetujuan Menteri, dan persetujuan DPR untuk perubahan strategis. Perubahan fungsi dilakukan melalui usulan bupati/gubernur, disertai penelitian, dan Keputusan Menteri. Semua proses wajib memenuhi ketentuan teknis dan administratif yang ditetapkan Menteri.