Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 mengatur pengamanan produk tembakau dengan mewajibkan pencantuman lima jenis peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan (20% masing-masing) pada kemasan, pelabelan kadar nikotin dan tar, larangan penggunaan istilah menyesatkan (seperti "light", "low tar"), larangan penjualan melalui mesin layan diri serta kepada anak di bawah 18 tahun dan perempuan hamil, dan penetapan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, dan tempat umum.

Sebagai seorang pengacara yang berpengalaman di Jakarta, berikut analisis mendalam mengenai PP No. 109 Tahun 2012 beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Latar Belakang Kesehatan Masyarakat
   PP ini lahir sebagai respons atas tingginya prevalensi perokok di Indonesia (termasuk remaja), yang mencapai 65 juta orang pada 2012. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) saat itu menunjukkan 36,3% remaja laki-laki usia 13-15 tahun sudah merokok, menciptakan urgensi regulasi pengendalian tembakau.

2. Tekanan Global vs. Kepentingan Ekonomi Domestik
   Indonesia adalah salah satu produsen tembakau terbesar dunia, dengan industri kretek menyumbang ~7% PDB dan menyerap 6 juta tenaga kerja. PP ini mencerminkan tarik-menarik antara kepatuhan terhadap rekomendasi WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) — yang belum diratifikasi Indonesia hingga kini — dan proteksi terhadap industri dalam negeri.

Poin Kritis Regulasi

1. Pembatasan Iklan Terbatas
   PP ini hanya melarang iklan rokok di media elektronik (TV/radio) dan billboard, tetapi masih memperbolehkan iklan di media cetak, titik penjualan (point of sale), dan sponsorship acara. Kelemahan ini kerap dikritik karena tidak sejalan dengan FCTC yang merekomendasikan pelarangan total iklan.

2. Peringatan Kesehatan 40% yang Tidak Efektif
   Meski mewajibkan peringatan kesehatan bergambar seluas 40% pada kemasan, implementasinya baru efektif pada 2014. Bahkan, ukuran ini masih di bawah standar FCTC (minimal 50%) dan tidak mencakup plain packaging (kemasan polos).

3. Larangan Penjualan ke Anak di Bawah 18 Tahun
   Pasal 25 PP ini melarang penjualan rokok kepada anak, tetapi tidak ada sanksi pidana — hanya sanksi administratif (peringatan hingga pencabutan izin). Hal ini melemahkan penegakan hukum.

Tantangan Implementasi

• Konflik Kepentingan Daerah: Banyak pemerintah daerah bergantung pada cukai tembakau (misal: Jawa Timur menyumbang 40% produksi nasional), sehingga enggan menegakkan larangan iklan di billboard atau warung.
• Regulasi Tumpang Tindih: Aturan sponsorship rokok di acara olahraga/kesenian bertentangan dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan (Pasal 113).
• Industri "Bypass" Regulasi: Perusahaan rokok menggunakan strategi brand stretching (contoh: Sampoerna Hijau Kretek → SHK Music Festival) untuk mempromosikan merek tanpa menyebut "rokok".

Kontroversi & Perkembangan Terkini

• Judicial Review ke Mahkamah Agung (2013): Asosiasi Perusahaan Rokok menggugat Pasal 23 tentang iklan, tetapi dikalahkan. Putusan MA No. 13 P/HUM/2013 menegaskan PP 109/2012 sah.
• Revisi yang Mandek: Rancangan revisi PP 109/2012 (untuk memperketat iklan dan peringatan kesehatan) telah dibahas sejak 2016, tetapi terhambat lobi industri. Status "Tidak Berlaku" pada data BPK perlu diklarifikasi — kemungkinan merujuk pada pencabutan parsial oleh regulasi turunan.
• Perpres No. 18/2023 tentang Cukai: Meningkatkan cukai rokok, namun tidak secara langsung merevisi PP 109/2012.

Rekomendasi Strategis

1. Advokasi Ratifikasi FCTC: Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum meratifikasi FCTC. Ratifikasi akan memperkuat posisi hukum dalam merevisi PP ini.
2. Koordinasi Lintas Sektor: Kemenkes, Kemenkeu, dan Kemenperin perlu menyelaraskan kebijakan kesehatan dan ekonomi.
3. Penegakan Hukum Progresif: Pemanfaatan Pasal 196 UU Kesehatan untuk menjerat pelanggar dengan sanksi pidana.

PP No. 109/2012 adalah kompromi politik yang belum optimal melindungi kesehatan publik. Revisi mendesak diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan ilmu kedokteran (misal: bahaya vape dan produk tembakau baru) serta memutus mata rantai adiksi pada generasi muda.