Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 mengatur penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal) sebagai lembaga independen, netral, dan tidak komersial. Lembaga Publik Lokal didirikan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, beroperasi sesuai wilayah layanan, dan berjaringan dengan RRI/TVRI. Izin penyelenggaraan melalui evaluasi KPI dan persetujuan Menteri, disertai masa uji coba. Program siaran wajib memenuhi 60% acara dalam negeri (TV), melindungi anak-anak, menjaga netralitas, dan tidak menyelenggarakan iklan niaga selama masa uji coba. Pendanaan berasal dari iuran penyiaran, APBN/APBD, sumbangan, dan iklan (maksimum 15% dari waktu siaran). Pelanggaran dikenai sanksi teguran hingga pencabutan izin.