Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

Analisis terhadap PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Kehutanan

Konteks Historis

1. Reformasi Kehutanan Pasca-Reformasi
   PP ini muncul dalam era pasca-Reformasi, di mana Indonesia mulai menguatkan kerangka hukum pengelolaan kehutanan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Sebelumnya, sektor kehutanan kerap dianggap sarat dengan praktik korupsi dan eksploitasi berlebihan. PP No. 12/2014 menjadi upaya memperjelas sumber PNBP di sektor kehutanan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Perubahan Nomenklatur Kementerian
   Pada 2014, Kementerian Kehutanan masih berdiri sendiri sebelum akhirnya digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Perpres No. 16/2015 menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). PP No. 12/2014 berlaku sebelum penggabungan ini, sehingga struktur tarif dan jenis PNBP di dalamnya masih merujuk pada kewenangan Kementerian Kehutanan lama.

3. Respons atas Tekanan Global
   Regulasi ini juga merupakan respons terhadap tekanan internasional terkait praktik kehutanan berkelanjutan, seperti komitmen REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dan pemberantasan illegal logging. PNBP di sini mencakup pungutan atas izin pemanfaatan hutan yang dirancang untuk mengontrol eksploitasi sumber daya.

Informasi Tambahan yang Kritis

1. Dasar Hukum yang Diubah
   PP No. 12/2014 mencabut PP No. 14/2011 tentang Jenis dan Tarif PNBM pada Kementerian Kehutanan. Perubahan ini menyesuaikan tarif dan jenis PNBP sesuai dinamika ekonomi serta kebutuhan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.

2. Tumpang Tindih dengan Omnibus Law
   PP ini tidak berlaku sejak terbitnya PP No. 96 Tahun 2021 tentang PNBM pada KLHK, yang mengakomodasi perubahan akibat UU Cipta Kerja (Omnibus Law). PP No. 96/2021 merevisi skema PNBP sektor kehutanan, termasuk simplifikasi tarif dan penyesuaian dengan prinsip kemudahan berusaha.

3. Implikasi terhadap Usaha Kehutanan

   • Izin Pemanfaatan Hutan: Tarif PNBP dalam PP No. 12/2014 mencakup izin Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Hak, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
   • Denda Administratif: PP ini mengatur denda atas pelanggaran di bidang kehutanan, seperti keterlambatan pembayaran PNBP atau pelanggaran izin.

Peringatan Penting untuk Klien

• Status Hukum: PP No. 12/2014 telah dicabut dan digantikan PP No. 96/2021. Klien yang masih merujuk PP ini berisiko menghadapi sanksi administratif atau ketidakpastian hukum.
• Perubahan Tarif: Tarif PNBP dalam PP No. 96/2021 lebih rendah untuk beberapa jenis izin, tetapi lebih ketat dalam pengawasan pemanfaatan hutan.
• Integrasi dengan Kebijakan Lingkungan: Regulasi PNBP kehutanan kini lebih terintegrasi dengan kebijakan perubahan iklim dan perlindungan biodiversitas.

Rekomendasi: Selalu merujuk pada PP No. 96/2021 dan peraturan turunan UU Cipta Kerja terkait kehutanan. Konsultasikan dengan KLHK atau konsultan hukum untuk memastikan kepatutan izin dan penghitungan PNBP terbaru.