Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 mengatur pemberhentian sementara dan pemberhentian pegawai negeri berdasarkan UU Kepegawaian No. 18/1961, mencabut PP No. 8/1952. Pemberhentian sementara wajib diberlakukan jika pegawai ditahan untuk kepentingan peradilan terkait dugaan pelanggaran jabatan atau pidana yang mengurangi kepercayaan. Selama masa sementara, gaji diberikan 50% (bukti kuat) atau 75% (belum jelas), minimal Rp200. Pemberhentian tetap berlaku jika terbukti melanggar ideologi negara, merugikan kepentingan bangsa, atau bersalah dalam proses hukum. Proses pemeriksaan harus cepat untuk menghindari kerugian keuangan negara. Jika tidak bersalah, pegawai dikembalikan ke jabatan dengan gaji penuh sejak masa pemberhentian.