Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 1/2024 sebagai perubahan kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE mengatur: (1) Informasi/Dokumen Elektronik sah sebagai alat bukti hukum dengan syarat menggunakan Sistem Elektronik sesuai ketentuan; (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib berbadan hukum Indonesia dan menyediakan layanan tambahan (Tanda Tangan Elektronik, Segel Elektronik, Identitas Digital); (3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi anak melalui batasan usia, verifikasi pengguna, dan mekanisme pelaporan; (4) Transaksi berisiko tinggi wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diamankan; (5) Kontrak elektronik internasional diatur oleh hukum Indonesia jika melibatkan pengguna Indonesia atau lokasi di Indonesia; (6) Sanksi pidana untuk pelanggaran (hingga 6 tahun/ Rp1 miliar) terkait konten melanggar (pornografi, judi, fitnah, informasi menyesatkan), termasuk pengenaan sanksi administratif (denda, pemutusan akses); (7) Pemerintah bertanggung jawab mendorong ekosistem digital adil, aman, dan inovatif melalui Pasal 40A.

Berikut analisis mendalam mengenai UU No. 1 Tahun 2024 beserta konteks historis dan informasi pendukung yang relevan:

Konteks Historis UU ITE dan Perubahannya

1. UU ITE 2008 (UU No. 11/2008)

   • Merupakan payung hukum siber pertama di Indonesia yang mengatur transaksi elektronik, informasi digital, dan tindak pidana siber.
   • Pasal kontroversial seperti Pasal 27(3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28(2) tentang ujaran kebencian kerap dipersepsikan multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk kriminalisasi kritik.

2. Perubahan Pertama (UU No. 19/2016)

   • Memperkuat sanksi pidana untuk pelanggaran hak privasi (Pasal 26) dan memperluas definisi data pribadi.
   • Kritik muncul karena tidak ada batasan jelas tentang "informasi elektronik bermuatan penghinaan", sehingga berpotensi membungkam kebebasan berekspresi.

3. Perubahan Kedua (UU No. 1/2024)

   • Dilatarbelakangi tingginya kasus pelaporan dugaan pencemaran nama baik (2.800+ laporan sejak 2016 berdasarkan data SAFENet) dan tekanan masyarakat untuk merevisi pasal karet.
   • Isu krusial: Penyesuaian dengan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan kebutuhan penanganan kejahatan siber yang semakin kompleks (phishing, penipuan investasi online, dsb.).

Poin Revisi Penting dalam UU No. 1/2024

1. Penghapusan Pasal 27(3) UU ITE

   • Alasan: Pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 (kebebasan berekspresi) setelah judicial review oleh aktivis dan LBH Pers.
   • Pengganti: Mekanisme gugatan perdata untuk kasus pencemaran nama baik, kecuali jika termasuk tindak pidana khusus (misalnya ancaman kekerasan).

2. Pembatasan Penyadapan oleh Penegak Hukum

   • Penyadapan elektronik kini harus mendapat izin pengadilan, mengacu pada standar HAM internasional (Privacy International vs UK).

3. Perlindungan Konsumen Transaksi Digital

   • Mempertegas tanggung jawab platform digital (Pasal 15A) dalam transaksi e-commerce, termasuk jaminan refund dan perlindungan data pembeli.

4. Sanksi untuk Konten Illegal

   • Memperjelas definisi "konten ilegal" seperti perjudian online, eksploitasi anak, dan radikalisme, dengan sanksi pidana lebih berat (Pasal 45C).

Tantangan Implementasi

1. Potensi Konflik dengan UU PDP

   • Meski UU PDP telah disahkan (2022), implementasinya masih tahap awal. Perlu harmonisasi aturan teknis antara Kominfo dan Kemenkumham.

2. Edukasi Aparat Penegak Hukum

   • Kasus seperti jerat hukum terhadap kritik kebijakan publik (misalnya kasus Baiq Nuril) menunjukkan perlunya sosialisasi standar baru ke polisi, jaksa, dan hakim.

3. Pengawasan Konten oleh Kominfo

   • Revisi ini tetap memberi kewenangan luas kepada Kominfo memblokir konten tanpa proses pengadilan (Pasal 40), berisiko dianggap sebagai bentuk overblocking.

Catatan Kritis dari Civil Society

• Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai revisi ini belum sepenuhnya menghapus pasal karet, terutama terkait ujaran kebencian (Pasal 28(2)).
• ELSAM menyarankan integrasi prinsip due process dan proportionality dalam penanganan laporan kejahatan siber.

Rekomendasi untuk Stakeholder

1. Pelaku Usaha: Segera menyesuaikan kebijakan privasi dan mekanisme transaksi sesuai Pasal 15A.
2. Masyarakat Umum: Memahami batasan penggunaan hak berekspresi, termasuk risiko hukum untuk konten bermuatan SARA.
3. Pemerintah: Membentuk satgas khusus untuk penanganan kejahatan siber lintas kementerian (BSSN, Polri, Kominfo).

Penutup: UU No. 1/2024 mencerminkan upaya adaptasi hukum terhadap dinamika digital, meski perlu diikuti dengan implementasi yang transparan dan berkeadilan.