Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum mengatur penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Untuk pemilu DPR dan DPRD, peserta adalah partai politik dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan untuk pemilu DPD, peserta adalah perseorangan dengan sistem distrik berwakil banyak. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 560 kursi dengan pembagian daerah pemilihan berdasarkan provinsi. Ketentuan pasal-pasal mengatur tahapan pemilu, persyaratan peserta, penghitungan suara, penyusunan daftar pemilih, serta sanksi pidana bagi pelanggaran. Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang bertanggung jawab atas pengawasan.

Analisis Hukum Terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif

Konteks Historis:
UU No. 10 Tahun 2008 lahir dalam era reformasi demokrasi pasca-Orde Baru, sebagai respons atas tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam sistem pemilu. Ini merupakan revisi dari UU No. 12 Tahun 2003, dengan tujuan menyempurnakan mekanisme pemilihan legislatif setelah pelaksanaan Pemilu 2004 yang dinilai masih sarat kelemahan, seperti sistem daftar tertutup yang kurang aspiratif.

Poin Krusial yang Perlu Diketahui:

1. Pertama Kali Menerapkan Sistem Daftar Terbuka (Open List)
   UU ini mengubah sistem pemilu dari daftar tertutup ke daftar terbuka berdasarkan Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008. Ini berarti suara pemilih menentukan langsung caleg terpilih, bukan sekadar partai. Perubahan ini berdampak besar pada dinamika politik, termasuk meningkatnya kompetisi internal partai.

2. Penegasan Posisi DPD dalam Sistem Bikameral
   UU ini mempertegas mekanisme pemilihan anggota DPD sebagai perwakilan daerah, dengan syarat calon harus berasal dari daerah pemilihannya (domisili provinsi). Hal ini menegaskan komitmen untuk memperkuat representasi kepentingan daerah di tingkat nasional.

3. Kontroversi Parliamentary Threshold 2,5%
   UU ini mempertahankan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 2,5%, yang menuai kritik karena dianggap membatasi partai kecil. Namun, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan fragmentasi partai di DPR.

4. Dasar Hukum Pemilu 2009
   UU ini menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang merupakan pemilu pertama dengan sistem daftar terbuka. Namun, kompleksitas aturan menyebabkan banyak sengketa hasil pemilu di MK.

5. Status Tidak Berlaku
   UU ini dicabut oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatukan pemilu legislatif dan presiden. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan efisiensi anggaran dan sinkronisasi sistem pemilu.

Dampak Sosial-Politik:

• Polarisasi Elektoral: Sistem daftar terbuka memicu "perang" antarcaleg dalam satu partai, meningkatkan biaya politik dan praktik money politics.
• Fragmentasi Daerah: Mekanisme pemilihan DPD yang terpusat pada figur individu seringkali mengabaikan substansi representasi daerah.

Relevansi saat Ini:
Meski telah dicabut, UU No. 10/2008 menjadi fondasi penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, khususnya dalam transisi menuju sistem pemilu yang lebih partisipatif. Prinsip-prinsipnya, seperti keterbukaan daftar calon, tetap diadopsi dalam UU Pemilu terbaru dengan penyempurnaan teknis.

Catatan Kritis:
Meski progresif, UU ini gagal mengatur mekanisme pengawasan dana kampanye yang efektif, sehingga Pemilu 2009 diwarnai maraknya pelanggaran finansial. Pelajaran ini menjadi dasar penguatan aturan pendanaan pemilu dalam revisi UU berikutnya.

Sebagai advokat, penting memahami kerangka UU ini untuk menganalisis sengketa pemilu historis atau kasus yang merujuk pada periode berlakunya aturan ini.