Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 mengatur sistem peradilan umum Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Mahkamah Agung bertugas memutus kasasi, mengatasi sengketa wewenang pengadilan, dan melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan. Hakim wajib berstatus Sarjana Hukum atau Ahli Hukum, mengamalkan Pancasila, serta tidak diperbolehkan merangkap jabatan (seperti penasehat hukum atau wali), berusaha, atau memihak dalam perkara. Larangan tersebut ditegaskan untuk memastikan netralitas, integritas, dan kepatuhan hakim terhadap prinsip revolusi dan nilai hukum nasional.