Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian menetapkan koperasi sebagai badan ekonomi dan alat Revolusi berlandaskan Pancasila (Pasal 2), dengan azas gotong-royong, kekeluargaan, swadaya, dan ketiadaan konsentrasi modal (Pasal 4). Koperasi didirikan minimal 25 anggota (Pasal 20), memiliki rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, pengurus, serta badan pemeriksa (Pasal 13). Usaha koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, bukan mencari keuntungan (Pasal 26), dengan modal berupa simpanan anggota (Pasal 31-33). Koperasi berstatus badan hukum setelah pengesahan sesuai ketentuan Pasal 40-46 dan tidak boleh menggunakan nama "koperasi" tanpa persetujuan Menteri (Pasal 47).