Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur pengelolaan jalan di Indonesia dengan penekanan pada keterpaduan sistem, keberlanjutan, dan keadilan. Regulasi ini menegaskan bahwa penguasaan jalan ada pada negara, dengan penyerahan wewenang pengelolaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Jalan dikelompokkan berdasarkan fungsi (arteri, kolektor, lokal, lingkungan), status (nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa), dan jenis (umum, bebas hambatan, tol, khusus). Pengusahaan Jalan Tol diatur secara transparan dengan standar pelayanan minimum (SPM), tarif berbasis kemampuan bayar pengguna, dan evaluasi setiap dua tahun. Jalan Khusus diberlakukan untuk kepentingan spesifik dengan kategori penggunaan terbatas. Regulasi ini juga menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan jalan, menggabungkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan jalan.

Analisis UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Konteks Historis dan Latar Belakang

1. Kebutuhan Pembaruan Regulasi Infrastruktur
   UU No. 38/2004 tentang Jalan dianggap sudah tidak memadai untuk menjawab kompleksitas pembangunan infrastruktur terkini, terutama dalam hal:

   • Tantangan Pembangunan Nasional: Program strategis seperti Tol Trans-Jawa, Tol Trans-Sumatera, dan proyek strategis nasional (PSN) membutuhkan kerangka hukum yang lebih adaptif.
   • Investasi Swasta dan Kemitraan: Maraknya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memerlukan penguatan regulasi jalan khusus dan tol untuk menarik investasi.
   • Digitalisasi dan Transparansi: Perlunya integrasi data infrastruktur jalan secara nasional untuk mendukung perencanaan berbasis teknologi.

2. Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020)
   UU ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan UU Cipta Kerja, khususnya dalam menyederhanakan perizinan, memperkuat peran swasta, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Poin Krusial yang Perlu Diketahui

1. Penguatan Regulasi Jalan Khusus

   • Definisi dan Kewenangan: Jalan khusus (misalnya, jalan perkebunan, pertambangan, atau kawasan industri) kini diatur lebih detail, termasuk hak dan kewajiban pemilik/pengelola.
   • Integrasi dengan Jalan Umum: Jalan khusus dapat dialihstatuskan menjadi jalan umum jika memenuhi syarat teknis, memperluas akses publik tanpa membebani APBN.

2. Sistem Data dan Informasi Terpadu

   • Satu Data Infrastruktur Jalan: Pemerintah wajib membangun platform data terintegrasi untuk memantau kondisi jalan, anggaran, dan prioritas pemeliharaan.
   • Transparansi Publik: Data tersebut harus terbuka untuk masyarakat, memungkinkan partisipasi dalam pengawasan.

3. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

   • Peningkatan Kewenangan: PPNS di bidang jalan kini memiliki wewenang penyidikan pelanggaran administratif (misalnya, perusakan jalan, pelanggaran izin), mengurangi ketergantungan pada kepolisian.
   • Efisiensi Penegakan Hukum: Mempercepat proses penanganan pelanggaran, terutama di sektor jalan tol dan khusus.

4. Partisipasi Masyarakat

   • Hak Gugat Masyarakat: Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan jika terjadi kelalaian dalam penyelenggaraan jalan yang merugikan publik.
   • Mekanisme Pengaduan: Diperkuatnya saluran pengaduan resmi untuk pelaporan kerusakan jalan atau penyimpangan izin.

Implikasi Strategis

1. Dampak pada Investasi Swasta

   • Kepastian hukum bagi investor jalan tol dan khusus meningkat, terutama dalam hal kepemilikan, alih status, dan bagi hasil.
   • Skema KPBU diharapkan lebih diminati karena penyederhanaan izin dan pengawasan yang jelas.

2. Digitalisasi Infrastruktur

   • Integrasi data jalan akan mendukung program "Smart City" dan pembangunan berbasis IoT (Internet of Things), seperti sistem pengaturan lalu lintas otomatis.

3. Potensi Konflik

   • Perlu pengawasan ketat terhadap alih status jalan khusus ke umum untuk menghindari polemik kepemilikan lahan.
   • Kewenangan PPNS harus diimbangi mekanisme pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Keterkaitan dengan Regulasi Lain

• UU No. 11/2020 (Cipta Kerja): Mempercepat perizinan berusaha di sektor infrastruktur.
• PP No. 34/2006 tentang Jalan: Diperkirakan akan direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan UU ini.
• Perpres No. 38/2015 tentang KPBU: Skema investasi swasta di infrastktur jalan akan lebih terstruktur.

Rekomendasi untuk Stakeholder:

• Pemerintah Daerah: Segera menyesuaikan peraturan daerah (perda) dengan UU ini, terutama terkait jalan khusus.
• Swasta/Pengembang: Manfaatkan kepastian hukum untuk mengoptimalkan investasi dengan tetap mematuhi aspek transparansi data.
• Masyarakat: Aktif memanfaatkan mekanisme partisipasi publik untuk pengawasan dan pengaduan.

UU No. 2/2022 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem infrastruktur yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045.