MERIDIAN AI Search
Tarif pajakEkspor imporLegalitas UMKMUpah minimum

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Status: Berlaku

Konteks dari Meridian

Generated by Meridian AI

Berikut analisis mendalam mengenai UU No. 6 Tahun 2023 beserta konteks historis dan informasi kritis yang perlu diketahui:

Konteks Historis dan Polemik UU Cipta Kerja

  1. Akar Masalah
    UU ini merupakan respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) inkonstitusional bersyarat. MK menilai proses pembentukannya cacat prosedural karena minim partisipasi publik dan tidak memenuhi syarat meaningful consultation. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki proses legislasi.

  2. Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai Solusi Darurat
    Untuk mengatasi kekosongan hukum pasca putusan MK, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Penggunaan Perppu ini menuai kritik karena dinilai tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur Pasal 22 UUD 1945. Namun, pemerintah beralasan perlunya kepastian investasi dan penyerapan tenaga kerja.

  3. Strategi Politik-Legal UU No. 6/2023
    Pengesahan Perppu menjadi UU ini dilakukan dalam waktu singkat (hanya 103 hari) dengan dukungan mayoritas koalisi di DPR. Langkah ini dianggap sebagai upaya legal engineering untuk mengamankan substansi UU Cipta Kerja yang pro-investasi, sekaligus mengamankan agenda politik jelang Pemilu 2024.

Poin Kritis yang Sering Diabaikan

  1. Status Hukum yang Ambigu

    • Meski UU No. 6/2023 telah berlaku, beberapa ahli konstitusi berargumen bahwa ratifikasi Perppu tidak serta merta menyelesaikan cacat formil UU Cipta Kerja. Substansi yang identik dengan UU No. 11/2020 masih rentan terhadap judicial review.
    • Lampiran UU No. 6/2023 (hlm. 11-1127) memuat ratusan perubahan terhadap 79 UU sektoral. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi.

  2. Implikasi terhadap Hubungan Industrial

    • Beberapa pasal kontroversial seperti penghapusan upah minimum sektoral, fleksibilitas PHK, dan penyederhanaan proses perizinan lingkungan tetap dipertahankan. Kelompok buruh dan aktivis lingkungan menilai ini mengorbankan hak pekerja dan keberlanjutan ekologis.

  3. Dampak pada Otonomi Daerah
    Sentralisasi kewenangan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) berpotensi mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan, meski di sisi lain dianggap mempercepat investasi.

Pertimbangan Strategis bagi Klien

  1. Peluang Investasi vs Risiko Hukum

    • UU ini menawarkan insentif seperti tax holiday, kemudahan akuisisi lahan, dan perizinan terintegrasi. Namun, klien perlu memetakan potensi legal challenge terhadap pasal-pasal spesifik yang relevan dengan bisnis mereka.

  2. Kepatuhan Lingkungan
    Meski UU menyederhanakan AMDAL, perusahaan harus tetap memperkuat due diligence lingkungan untuk menghindari gugatan masyarakat sipil berdasarkan Pasal 91 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  3. Hubungan Industrial
    Disarankan untuk merancang PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang komprehensif guna mengantisipasi konflik akibat perubahan regulasi ketenagakerjaan dalam UU ini.

Proyeksi Kedepan

  • Judicial Review ke MK: Potensi gugatan baru terhadap UU No. 6/2023 masih terbuka, terutama terkait metode omnibus law yang dianggap bertentangan dengan hierarki perundang-undangan.
  • Respons Global: Komitmen Indonesia dalam ESG (Environmental, Social, Governance) akan diuji, terutama terkait kritik Uni Eropa dan pembatasan ekspor berbasis lingkungan (EU Deforestation Regulation).

Sebagai profesional hukum, penting untuk terus memantau dinamika implementasi dan perkembangan yurisprudensi terkait UU ini, mengingat sensitivitasnya yang berdampak multidimensi.

Meridian AI bisa salah. Cek konten penting.

Materi Pokok Peraturan

UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Metadata

TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Tipe DokumenPeraturan Perundang-undangan
Nomor6
BentukUndang-undang (UU)
Bentuk SingkatUU
Tahun2023
Tempat PenetapanJakarta
Tanggal Penetapan31 Maret 2023
Tanggal Pengundangan31 Maret 2023
Tanggal Berlaku31 Maret 2023
SumberLN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
SubjekCIPTA KERJA
BahasaBahasa Indonesia
LokasiPemerintah Pusat
BidangHUKUM UMUM

Status Peraturan

Diubah Dengan

  1. UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
  2. UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
  3. UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
  4. UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
  5. UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
  6. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Mengubah

  1. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
  2. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
  3. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  4. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
  5. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  6. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  7. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  8. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  9. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  10. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  11. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  12. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  13. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  14. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  15. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
  16. UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
  17. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  18. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  19. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
  20. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  21. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  22. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  23. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  24. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  25. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  26. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  27. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
  28. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  29. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  30. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  31. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  32. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  33. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  34. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  35. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  36. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  37. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  38. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  39. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
  40. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  41. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  42. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  43. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  44. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  45. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  46. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  47. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  48. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  49. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  50. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  51. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  52. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  53. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  54. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  55. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  56. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  57. UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007
  58. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  59. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  60. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  61. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  62. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  63. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  64. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  65. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  66. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
  67. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  68. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  69. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  70. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  71. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  72. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  73. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000
  74. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
  75. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  76. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  77. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  78. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  79. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
  80. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  81. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  82. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  83. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  84. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  85. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  86. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  87. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  88. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Mencabut

  1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)

Menetapkan

  1. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Network Peraturan

Loading network graph...

Dokumen

UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf
Lelah ikuti peraturan terbaru untuk audit Anda? Gunakan Meridian RCS.
MERIDIAN RCS
Coba sekarang gratis