Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menetapkan pengelolaan tenaga nuklir melalui Badan Pelaksana (pelaksana pengembangan) dan Badan Pengawas (pengawasan). Bahan nuklir dikuasai negara, pemanfaatan wajib izin, sesuai standar keselamatan, dan memperhatikan perlindungan lingkungan. Pengusaha instalasi nuklir bertanggung jawab mutlak atas kerugian nuklir (tanpa buktikan kesalahan) dengan batas maksimal Rp900 miliar per kejadian, wajib menjamin dengan asuransi atau jaminan keuangan. Pelaksanaan tanpa izin didenda maksimal Rp1 miliar dan/atau hukuman penjara 15 tahun.