Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Tujuan utama UU ini adalah mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu guna mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, serta memperkuat persatuan bangsa.

UU ini mengatur sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagai satu kesatuan yang meliputi lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan prinsip transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien, efektif, seimbang, terpadu, dan mandiri.

Regulasi ini menegaskan kewajiban pengujian dan registrasi kendaraan bermotor, pembuatan surat izin mengemudi, standar pelayanan angkutan umum, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas, serta sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran.

UU ini juga mengatur khusus untuk perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, serta memberikan dasar hukum bagi Dana Preservasi Jalan untuk pemeliharaan jalan yang berkelanjutan.

Analisis UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Berikut konteks historis dan informasi tambahan yang perlu diketahui:

1. Latar Belakang Penggantian UU No. 14 Tahun 1992

• Perkembangan Teknologi dan Otonomi Daerah: UU sebelumnya (1992) dinilai tidak lagi sesuai dengan tuntutan otonomi daerah pasca-Reformasi 1998 dan kemajuan teknologi (e.g., sistem elektronik dalam SIM, tilang elektronik, dan manajemen lalu lintas berbasis IT).
• Tingginya Angka Kecelakaan: Data Korlantas Polri (2008) menunjukkan kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia, mendorong perlunya penguatan aspek keselamatan.
• Globalisasi dan Komitmen Internasional: Indonesia meratifikasi konvensi internasional seperti ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (2005), yang mengharuskan harmonisasi regulasi transportasi.

2. Inovasi Utama dalam UU 22/2009

• Prinsip Berkelanjutan: Pengaturan dampak lingkungan (Pasal 65-68) mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk pengendalian emisi dan kebisingan.
• Perlindungan Kelompok Rentan: Pasal 131-133 mengamanatkan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak di terminal/stasiun, sejalan dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).
• Sanksi Pidana yang Lebih Tegas: Hukuman penjara hingga 12 tahun untuk pelanggaran berat (e.g., mengemudi di bawah pengaruh narkoba/alkohol) dan denda hingga Rp120 juta (Pasal 283-311).

3. Tantangan Implementasi

• Konflik Kewenangan: Otonomi daerah menyebabkan tumpang tindih kebijakan, seperti perbedaan aturan angkutan umum antarkota dan dalam kota.
• Minimnya Infrastruktur Pendukung: Fasilitas untuk penyandang disabilitas dan sistem transportasi terintegrasi (seperti Intelligent Transport System) masih terbatas di banyak daerah.
• Budaya Tertib yang Rendah: Sosialisasi SIM elektronik dan penggunaan helm standar SNI sempat mendapat penolakan masyarakat.

4. Dampak Strategis

• Peningkatan Investasi Transportasi: UU ini menjadi dasar pengembangan proyek strategis seperti Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan integrasi moda transportasi berbasis TOD (Transit-Oriented Development).
• Reformasi Sektor Kepolisian: Kewenangan Polri dalam penindakan pelanggaran (Pasal 230-236) diperkuat, termasuk kerja sama dengan pemda dan swasta untuk pengawasan elektronik.

5. Regulasi Turunan yang Penting

• PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
• PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
• Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Catatan Kritis

UU ini menjadi landasan transformasi sistem transportasi Indonesia menuju era modern, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kesiapan SDM, dan anggaran untuk infrastruktur.