Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2011 dan Nomor 64/PUU-X/2011. Perubahan inti meliputi: (1) Pejabat Imigrasi diperbolehkan menggunakan senjata api dalam penegakan hukum sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan; (2) Masa Pencegahan maksimal 6 (enam) bulan (dapat diperpanjang 6 bulan) dan Penangkalan maksimal 10 (sepuluh) tahun (dapat diperpanjang 10 tahun), termasuk Penangkalan seumur hidup untuk ancaman keamanan negara; (3) Izin Masuk Kembali terkait masa berlaku Izin Tinggal; (4) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagai bukti kewarganegaraan; (5) Kerja sama data dengan Kepolisian terkait penginapan orang asing; (6) Pendanaan Keimigrasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.