Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur BUMN sebagai badan usaha dengan modal negara, terdiri atas Persero (perseroan terbatas dengan minimal 51% modal negara) dan Perum (modal sepenuhnya negara, tidak berbentuk saham). Tujuan BUMN adalah mendorong perekonomian nasional, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mencari keuntungan. Modal berasal dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Pengurusan dilakukan oleh Direksi, pengawasan oleh Komisaris (Persero) atau Dewan Pengawas (Perum), dengan kewenangan RUPS/Menteri. BUMN diperbolehkan restrukturisasi dan privatisasi sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai kriteria yang ditetapkan, dengan segala ketentuan lama berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Sebagai seorang pengacara senior di Jakarta dengan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum BUMN, berikut analisis kontekstual dan informasi tambahan mengenai UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mungkin belum diketahui publik:

Konteks Historis

1. Era Reformasi & Krisis Ekonomi 1998
   UU ini lahir pasca-krisis moneter 1998 yang melumpuhkan perekonomian Indonesia. BUMN saat itu banyak yang tidak efisien, menjadi beban APBN, dan sarat korupsi. UU No. 19/2003 menjadi respons untuk menata ulang BUMN agar berperan sebagai "agent of development" sekaligus entitas bisnis yang sehat.

2. Penghapusan Warisan Kolonial
   UU ini mencabut Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927) yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Hal ini menegaskan kedaulatan hukum Indonesia dan penyesuaian dengan prinsip ekonomi Pancasila (Pasal 33 UUD 1945).

3. Harmonisasi dengan Agenda Global
   Pengaturan restrukturisasi dan privatisasi dalam UU ini sejalan dengan tuntutan reformasi ekonomi IMF pasca-krisis 1998, meski tetap mempertahankan kendali negara di sektor strategis.

Poin Krusial yang Sering Diabaikan

1. Dikotomi Persero vs. Perum

   • Persero: Diatur untuk berorientasi laba (profit-oriented) dengan mekanisme seperti PT (berdasarkan UU No. 1/1995). Contoh: PT Pertamina.
   • Perum: Bertujuan melayani kepentingan umum (public service obligation) dengan modal seluruhnya dimiliki negara. Contoh: Perum Damri.
     Catatan Kritis: Dualitas ini kerap menimbulkan konflik misi, terutama ketika BUMN diharapkan menghasilkan profit sekaligus menjalankan tugas sosial.

2. Privatisasi dengan Pengawasan Ketat
   Pasal 7 mengatur privatisasi harus melalui persetujuan DPR dan diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan, bukan sekadar mencari pendapatan negara. Namun, dalam praktik, proses ini sering menuai kontroversi karena dikhawatirkan mengarah pada lepasnya aset strategis.

3. Komite Audit & Transparansi
   UU ini memperkenalkan kewajiban membentuk Komite Audit (Pasal 6) sebagai respons atas skandal korupsi BUMN era Orde Baru. Ini menjadi cikal bakal tata kelola korporasi (corporate governance) modern di Indonesia.

4. Kewajiban Pelayanan Umum (PSO)
   Pasal 5 mewajibkan BUMN (khususnya Perum) untuk menyediakan layanan publik. Namun, UU tidak mengatur kompensasi jelas atas beban PSO, sehingga sering menjadi alasan kinerja keuangan buruk.

Dampak & Tantangan Implementasi

1. Restrukturisasi Massif 2000-an
   UU ini menjadi dasar restrukturisasi besar-besaran BUMN seperti Bank Mandiri, Telkom, dan Garuda Indonesia, yang kemudian go public. Namun, beberapa BUMN (misalnya PT Krakatau Steel) tetap kesulitan bersaing pasca-restrukturisasi.

2. Tumpang Tindih Regulasi
   Meski UU ini menjadi payung hukum BUMN, masih terjadi konflik dengan UU Sektor Khusus (misalnya UU Migas untuk Pertamina) dan UU Persaingan Usaha.

3. Isu Politisasi Direksi/Komisaris
   Mekanisme pengangkatan direksi oleh Menteri (Pasal 14) kerap dipolitisasi, di mana jabatan di BUMN dijadikan "hadiah" politik, bertentangan dengan prinsip profesionalisme dalam UU ini.

Relevansi di Era Kontemporer

UU No. 19/2003 masih menjadi dasar hukum utama BUMN meski telah muncul wacana revisi, terutama menyikapi:

• Peran BUMN dalam proyek strategis nasional (PSN) seperti IKN.
• Tantangan BUMN digital (Contoh: Telkom vs start-up unicorn).
• Isu cross ownership dan monopoli (misalnya Holding BUMN Pangan).

Sebagai penutup, UU ini mencerminkan paradigma BUMN sebagai "mesin ekonomi" yang harus seimbang antara komersialitas dan misi pembangunan, meski dalam praktik, tarik-menarik kepentingan politik-ekonomi masih menjadi tantangan besar.