Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara berkedudukan di bawah Presiden, dipimpin Kapolri yang diangkat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, dalam kerangka pemisahan fungsi dengan Tentara Nasional Indonesia dan penegakan hak asasi manusia. Struktur organisasi dan operasional Polri diatur untuk memastikan kemandirian, profesionalisme, serta penerapan supremasi hukum dalam pelaksanaan tugas.

Analisis Hukum Terhadap UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Berikut konteks historis dan informasi pendukung yang perlu diketahui terkait UU ini:

1. Konteks Reformasi Pasca-Orde Baru

UU No. 2/2002 lahir dalam era transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998. Sebelumnya, POLRI berada di bawah struktur militer (ABRI) melalui UU No. 28/1997. Reformasi 1998 mendorong pemisahan POLRI dari TNI untuk menciptakan institusi kepolisian yang lebih profesional, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik. UU ini menjadi landasan reformasi struktural POLRI sebagai lembaga sipil independen.

2. Poin Krusial dalam UU No. 2/2002

• Pemisahan POLRI dari TNI: UU ini secara resmi mengakhiri integrasi POLRI dengan TNI (Pasal 2), mengubah paradigma dari "kekaryaan militer" ke fungsi kepolisian sipil.
• Tugas Utama POLRI: Diatur dalam Pasal 13-14, mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pengayoman.
• Struktur Komando: POLRI dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 5), menekankan akuntabilitas sipil.
• Pengawasan Eksternal: Meski independen, POLRI wajib menyampaikan laporan kinerja kepada DPR (Pasal 40), meski mekanisme pengawasannya masih dianggap lemah.

3. Dampak dan Tantangan Implementasi

• Peningkatan Profesionalisme: UU ini mendorong transformasi POLRI dari instrumen politik Orde Baru menjadi lembaga penegak hukum yang lebih transparan.
• Tantangan:
  • Dualisme peran sebagai aparat keamanan (security) dan pelayan publik (service).
  • Isu intervensi politik dalam penanganan kasus tertentu.
  • Keterbatasan anggaran dan infrastruktur pasca-pemisahan dari TNI.

4. Regulasi Terkait

• UU No. 2/2002 diamendemen melalui UU No. 5/2022 untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola POLRI.
• UU No. 34/2004 tentang TNI mempertegas pemisahan tugas TNI (pertahanan) dan POLRI (keamanan dalam negeri).

Catatan Kritis

• Kelemahan UU: Tidak mengatur secara rinci mekanisme pengawasan eksternal oleh lembaga independen (seperti Kompolnas masih bersifat advisory).
• Kontroversi: Pasal 18 tentang penggunaan kekuatan (noodweer) kerap disalahartikan sebagai legitimasi kekerasan aparat.

Rekomendasi: UU ini menjadi tonggak penting reformasi POLRI, tetapi perlu diperkuat dengan regulasi turunan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM dalam operasionalisasi tugas kepolisian.