Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Kepolisian sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat. Kepolisian berkedudukan di bawah Presiden, dipimpin Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat Presiden. Fungsi utamanya meliputi penyelidikan, penyidikan, pencegahan tindak pidana, pengamanan umum, serta peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan tetap menjamin hak asasi manusia sesuai ketentuan perundang-undangan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961.