Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Berikut analisis mendalam mengenai UU No. 3 Tahun 2020 beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Latar Belakang Reformasi Sektor Pertambangan
   UU No. 4 Tahun 2009 sebelumnya dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan pertambangan modern, seperti:

   • Maraknya praktik pertambangan ilegal (illegal mining) yang merusak lingkungan.
   • Ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
   • Minimnya nilai tambah mineral dan batubara di dalam negeri akibat dominasi ekspor bahan mentah.
   • Konflik lahan dan tumpang tindih izin pertambangan dengan kawasan hutan/lahan masyarakat.

2. Tekanan Global dan Nasional

   • Desakan global untuk menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam industri ekstraktif.
   • Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XII/2014 yang menyatakan kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan izin pertambangan harus diatur lebih jelas.
   • Krisis Lingkungan akibat aktivitas tambang (e.g., banjir di Kalimantan Timur 2018, longsor di tambang emas ilegal).

Poin Kunci Perubahan & Implikasi

1. Wilayah Hukum Pertambangan (WHP)

   • Konteks: Sebelumnya, tumpang tindih izin pertambangan dengan kawasan hutan, laut, atau wilayah adat sering terjadi.
   • Perubahan: WHP diintegrasikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).
   • Implikasi: Memperkuat kepastian hukum dan menghindari konflik tata ruang.

2. Divestasi Saham untuk BUMN/BUMD

   • Konteks: Sebelumnya, divestasi 51% saham untuk pemegang IUP/IUPK hanya wajib ditawarkan ke pemerintah daerah/swasta.
   • Perubahan: Prioritas divestasi diberikan kepada BUMN/BUMD (Pasal 112A).
   • Implikasi: Menguatkan peran negara dalam mengelola sumber daya strategis, mengurangi dominasi asing.

3. Perizinan Pertambangan Rakyat

   • Konteks: Pertambangan rakyat seringkali ilegal dan tidak terkontrol.
   • Perubahan: Diperkenalkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan syarat jelas (Pasal 93A).
   • Implikasi: Legalisasi aktivitas rakyat sekaligus meningkatkan pengawasan.

4. Reklamasi dan Pascatambang

   • Konteks: Banyak perusahaan tambang abai terhadap rehabilitasi lingkungan.
   • Perubahan: Dana jaminan reklamasi dan pascatambang wajib disetor sebelum produksi (Pasal 99A).
   • Implikasi: Memastikan pertanggungjawaban lingkungan hidup secara finansial.

Kontroversi & Kritik

1. Sentralisasi Kewenangan

   • Pemerintah pusat (melalui Menteri ESDM) memiliki kewenangan dominan dalam penetapan WIUP/WP, dianggap melemahkan otonomi daerah.

2. Potensi Monopoli BUMN

   • Penguatan peran BUMN/BUMD dikhawatirkan mematikan partisipasi usaha kecil dan menengah.

3. Ambiguitas Pertambangan Batuan

   • Izin baru untuk "batuan jenis tertentu" (Pasal 23A) dianggap berpotensi disalahgunakan untuk komersialisasi sumber daya non-strategis.

Tautan dengan Regulasi Lain

• UU Cipta Kerja (Omnibus Law): Beberapa pasal UU No. 3/2020 diharmonisasikan dengan UU Cipta Kerja untuk mempermudah investasi.
• Peraturan Pemerintah No. 96/2021: Implementasi teknis reklamasi dan pascatambang.

Signifikansi Praktis

• Investor Asing: Diwajibkan bermitra dengan BUMN/BUMD untuk proyek strategis.
• Masyarakat Adat: Pengakuan terbatas dalam proses perizinan, masih perlu pengaturan turunan.
• Lingkungan: Penegakan sanksi administratif (denda hingga pencabutan izin) untuk pelanggaran lingkungan.

Catatan: UU ini menjadi fondasi transformasi sektor pertambangan Indonesia dari model ekstraktif ke industri berbasis nilai tambah, meski masih perlu pengawasan ketat dalam implementasi.