Analisis UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Konteks Historis
-
Krisis Pangan Global 2008:
Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap krisis pangan global 2008 yang memicu kekhawatiran akan stabilitas ketahanan pangan nasional. Indonesia, sebagai negara agraris, menyadari urgensi melindungi lahan pertanian dari alih fungsi massal ke sektor industri, permukiman, atau komersial, terutama di daerah urban seperti Jakarta. -
Alih Fungsi Lahan yang Masif:
Sebelum 2009, konversi lahan pertanian subur (khususnya sawah) ke non-pertanian mencapai 110.000 hektare/tahun (data Kementerian Pertanian). Hal ini mengancam swasembada beras dan ketergantungan impor pangan. -
Dasar Hukum Sebelumnya:
UU ini memperkuat payung hukum sebelumnya, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang dinilai belum spesifik mengatur perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
Aspek Krusial yang Perlu Diketahui
-
Penetapan Kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan):
UU ini mewajibkan pemerintah daerah menetapkan LP2B untuk menjaga minimal 75% lahan basah (sawah) di setiap kabupaten/kota. Namun, implementasinya kerap berbenturan dengan kepentingan pembangunan infrastruktur dan investasi. -
Sanksi Tegas untuk Alih Fungsi Ilegal:
Pelanggaran alih fungsi lahan tanpa izin berpotensi dikenai pidana penjara 5-15 tahun atau denda hingga Rp15 miliar (Pasal 70-71). Namun, penegakan hukum masih lemah karena tekanan politik-ekonomi di daerah. -
Konflik Kepentingan Pusat-Daerah:
Otonomi daerah pasca-Reformasi seringkali membuat pemerintah lokal mengutamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui alih fungsi lahan, seperti pembangunan kawasan industri atau real estate, ketimbang mematuhi LP2B. -
Dukungan dan Kritik:
- Petani: UU ini dianggap belum menjamin kesejahteraan petani. Subsidi dan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian masih minim.
- Pengembang: Dianggap menghambat pembangunan ekonomi, terutama di wilayah penyangga kota besar seperti Jabodetabek.
Tantangan Implementasi
- Data Lahan Tidak Akurat:
Inventarisasi lahan pertanian oleh BPS dan Kementan kerap tidak update, menyulitkan penetapan LP2B. - Tekanan Urbanisasi:
Lahan pertanian di Jawa (penghasil 60% beras nasional) terus menyusut akibat ekspansi kota. - Perubahan Iklim:
Banjir dan kekeringan memperparah degradasi lahan, namun UU ini belum mengintegrasikan adaptasi iklim secara komprehensif.
Perkembangan Terkait
- Perpres No. 59 Tahun 2019:
Memperkuat UU No. 41/2009 dengan menetapkan target luas LP2B nasional 10,3 juta hektare hingga 2030. - Rancangan Revisi UU:
Tahun 2023, pemerintah mengkaji revisi untuk mempertegas sanksi dan insentif fiskal bagi daerah yang mempertahankan LP2B.
Rekomendasi Strategis
- Sinergi dengan UU Cipta Kerja:
Perlu harmonisasi aturan untuk memastikan alih fungsi lahan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan pangan. - Pemberdayaan Petani:
Integrasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan asuransi pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan. - Penguatan Kelembagaan:
Optimalisasi peran Dewan Ketahanan Pangan dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam pengawasan lahan.
UU No. 41/2009 merupakan langkah progresif, tetapi efektivitasnya bergantung pada komitmen politik dan kesadaran kolektif bahwa lahan pertanian adalah aset strategis bangsa.