Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Analisis Hukum Terkait UU No. 2 Tahun 2015
Berikut konteks historis dan informasi pendukung yang perlu diketahui tentang UU ini:

1. Latar Belakang Politik dan Demokrasi

• Kontroversi Pilkada Langsung vs. DPRD: UU No. 2/2015 tidak bisa dipisahkan dari polemik pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2014. Awalnya, UU No. 23/2014 (Pemerintahan Daerah) mengubah mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung menjadi ditetapkan oleh DPRD. Perubahan ini memicu penolakan luas karena dianggap mengurangi kedaulatan rakyat.
• Perppu No. 1/2014 sebagai Solusi Darurat: Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1/2014 untuk mengembalikan Pilkada langsung sebagai respons tekanan publik. Namun, Perppu bersifat sementara dan harus disahkan DPR menjadi UU. UU No. 2/2015 lahir untuk mengesahkan perubahan ini secara permanen.

2. Konteks Konstitusional

• Dasar Hukum Pembentukan:
  • Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945: Perppu harus disetujui DPR dalam sidang berikutnya. Jika tidak, Perppu dicabut. UU No. 2/2015 mengonversi Perppu No. 2/2014 menjadi UU untuk memenuhi syarat konstitusional ini.
  • Prinsip Kedaulatan Rakyat: Pengembalian Pilkada langsung sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan di tangan rakyat.

3. Perubahan Krusial dalam UU No. 23/2014

• Penyesuaian Kewenangan DPRD:
  • DPRD kehilangan kewenangan memilih/menetapkan gubernur, bupati, dan wali kota.
  • Fungsi DPRD difokuskan kembali ke pengawasan, legislasi, dan anggaran, bukan penentuan kepemimpinan eksekutif.
• Mekanisme Pilkada Langsung: Pemilih berhak menentukan kepala daerah secara langsung, dengan syarat calon diusulkan partai politik atau gabungan partai.

4. Dampak Sosial-Politik

• Pemulihan Kepercayaan Publik: UU ini menjadi respons atas gerakan prodemokrasi yang menuntut transparansi dan partisipasi publik.
• Pencegahan Konflik Vertikal: Pilkada langsung dianggap mengurangi potensi konflik antara pusat dan daerah, serta antara DPRD dan eksekutif daerah.

5. Tantangan Implementasi

• Biaya Pilkada yang Tinggi: Pemilihan langsung membutuhkan anggaran besar, berpotensi membebani APBD/APBN.
• Risiko Politik Uang: Sistem langsung rentan terhadap praktik politik transaksional, meski dianggap lebih demokratis.

6. Relevansi dengan UU Terkait

• UU No. 10/2016 tentang Pilkada: UU ini kemudian direvisi untuk memperkuat mekanisme Pilkada langsung, termasuk pengaturan kampanye, dana pemilu, dan sanksi pelanggaran.
• Putusan MK Tahun 2023: MK menegaskan kembali bahwa calon independen tidak diakui dalam Pilkada, merujuk pada UU No. 2/2015 dan UU No. 10/2016.

7. Catatan Penting

• Kedudukan Perppu dalam Hierarki Hukum: UU No. 2/2015 menegaskan bahwa Perppu No. 2/2014 telah berlaku efektif sejak diundangkan (2 Februari 2015), sekaligus mencabut ketentuan yang bertentangan dalam UU No. 23/2014.

Kesimpulan: UU No. 2/2015 merefleksikan dinamika demokrasi Indonesia yang terus bergerak antara idealisme partisipasi publik dan efisiensi governance. Meski Pilkada langsung dianggap lebih demokratis, implementasinya memerlukan pengawasan ketat untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.