Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan sistem pembiayaan pemerintahan berkelanjutan berdasarkan prinsip proporsional, adil, dan transparan. Sumber keuangan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pinjaman daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah. Dana Perimbangan mencakup 90% bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, 80% dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta 80% dari penerimaan sumber daya alam. APBD wajib seimbang (penerimaan tidak boleh lebih rendah dari pengeluaran) dan laporan keuangan Daerah menjadi Dokumen Daerah yang dipublikasikan untuk transparansi. Peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956.

Analisis Hukum: UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Konteks Historis

UU No. 25 Tahun 1999 lahir dalam era reformasi pasca-Orde Baru, ketika tuntutan desentralisasi dan keadilan fiskal antara pusat-daerah menguat. Krisis ekonomi 1998 dan keruntuhan rezim Soeharto memicu tuntutan demokratisasi, termasuk otonomi daerah yang lebih nyata. Sebelumnya, sistem sentralistik menyebabkan ketimpangan pembangunan dan ketergantungan fiskal daerah pada pusat. UU ini menjadi bagian dari "Paket Desentralisasi 1999" bersama UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan mereformasi hubungan pusat-daerah secara fundamental.

Latar Belakang Kebijakan

1. Respons atas Ketidakpuasan Daerah: Eksploitasi sumber daya alam (SDA) oleh pusat tanpa kompensasi memadai memicu konflik, seperti di Aceh dan Riau. UU ini dirancang untuk mengatur pembagian keuangan yang lebih adil, terutama dari hasil SDA.
2. Dukungan Global: Desentralisasi fiskal sejalan dengan tren global pasca-Cold War yang mendorong tata kelola lokal partisipatif.

Mekanisme Inti dalam UU No. 25/1999

1. Dana Bagi Hasil (DBH): Mengalokasikan persentase penerimaan pusat dari pajak dan SDA (seperti migas, pertambangan, kehutanan) ke daerah penghasil.
2. Dana Alokasi Umum (DAU): Dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK): Untuk proyek spesifik yang sejalan dengan prioritas nasional.

Tantangan Implementasi

• Kapasitas Daerah Lemah: Banyak daerah belum siap mengelola dana secara akuntabel, memicu korupsi dan alokasi anggaran tidak efektif.
• Ketergantungan pada DAU: Sebagian besar daerah tetap bergantung pada DAU, menunjukkan ketimpangan struktural dalam kapasitas fiskal daerah.
• Regulasi Tumpang Tindih: UU ini belum sepenuhnya sinkron dengan UU Bidang Lain (e.g., Kehutanan, Pertambangan), menyebabkan konflik kewenangan.

Perkembangan Pasca-UU No. 25/1999

UU ini digantikan oleh UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, yang menyempurnakan skema DBH, DAU, dan DAK dengan lebih detail, termasuk perluasan cakupan SDA yang dibagi (misalnya panas bumi dan perikanan). Namun, UU No. 25/1999 tetap menjadi tonggak krusial yang mengubah paradigma sentralistik menjadi desentralisasi fiskal.

Signifikansi dalam Otonomi Daerah

• Dasar Hukum Transfer Anggaran: Skema DBH, DAU, dan DAK menjadi fondasi sistem transfer dana pusat-daerah hingga saat ini.
• Pemerkasaan Ekonomi Daerah: Daerah penghasil SDA mulai memiliki akses langsung terhadap pendapatan yang sebelumnya dikuasai pusat.
• Pemicu Dinamika Politik Lokal: Otonomi fiskal memicu kompetisi antarelite daerah, sekaligus memperkuat praktik demokrasi lokal.

Catatan Kritis

Meski progresif, UU ini tidak sepenuhnya menghilangkan ketergantungan fiskal daerah. Evaluasi menunjukkan bahwa desain DBH masih belum sepenuhnya adil, terutama untuk SDA yang tidak terbarukan. Selain itu, minimnya pengawasan menyebabkan dana desentralisasi kerap disalahgunakan untuk kepentingan politis.

Penutup: UU No. 25/1999 adalah respons historis terhadap tuntutan keadilan fiskal dan otonomi daerah, tetapi implementasinya memerlukan sinergi kapasitas kelembagaan, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan.