Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berikut analisis mendalam mengenai UU No. 27 Tahun 2009 beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Pasca-Amendemen UUD 1945 (1999-2002):
   UU ini lahir sebagai respons terhadap perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah empat kali amendemen UUD 1945. Amendemen keempat (2002) mempertegas posisi MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga legislatif dengan fungsi dan kewenangan yang lebih terdefinisi.

   • MPR tidak lagi sebagai supreme body, tetapi menjadi lembaga negara setara dengan lembaga tinggi lainnya.
   • DPD diperkenalkan sebagai representasi daerah untuk mengakomodasi aspirasi otonomi daerah pasca-Reformasi.

2. Kebutuhan Harmonisasi Regulasi:
   Sebelum UU No. 27/2009, pengaturan tentang lembaga legislatif tersebar dalam berbagai UU (misalnya UU No. 22/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD). UU ini disusun untuk menyatukan dan memperbarui pengaturan tersebut agar selaras dengan prinsip checks and balances dan demokratisasi.

Poin Krusial dalam UU No. 27/2009

1. Struktur dan Kewenangan Lembaga:

   • MPR: Mengatur mekanisme Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa, termasuk kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.
   • DPD: Memperjelas peran dalam pengajuan RUU terkait otonomi daerah, namun tetap tidak memiliki hak legislasi penuh—isu yang kerap menuai kritik karena dianggap melemahkan representasi daerah.
   • DPR & DPRD: Menegaskan hak interpelasi, angket, dan imunitas anggota, serta pengaturan fraksi dan alat kelengkapan dewan.

2. Dinamika Politik saat Pengesahan:

   • UU ini disahkan di akhir masa jabatan DPR 2004-2009, diwarnai tarik-ulur antara partai politik untuk memperkuat posisi DPR dalam hubungannya dengan eksekutif.
   • Beberapa pasal kontroversial, seperti mekanisme pemberhentian anggota legislatif oleh partai politik, dianggap berpotensi mengancam independensi anggota dewan.

Alasan Pencabutan (Status "Tidak Berlaku")

UU ini dicabut dan digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) karena:

1. Dinamika Konstitusional: Putusan MK yang menilai beberapa ketentuan UU No. 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945, terutama terkait kewenangan DPD.
2. Tuntutan Transparansi: UU No. 17/2014 mengatur lebih detail tentang etika dan mekanisme pengawasan anggota dewan, termasuk sanksi pelanggaran.
3. Politik Hukum Baru: Penyesuaian dengan perkembangan demokrasi, seperti penguatan akuntabilitas lembaga legislatif dan pengurangan "hak istimewa" anggota dewan.

Warisan dan Dampak

1. Legitimasi DPD: Meski dianggap belum optimal, UU ini menjadi landasan awal pengakuan DPD sebagai lembaga negara.
2. Preseden Regulasi: UU No. 27/2009 menjadi acuan bagi penyusunan UU MD3 berikutnya, meski kini telah direvisi untuk menjawab tantangan kontemporer.

Catatan Penting untuk Klien

• Jika menghadapi kasus yang merujuk UU No. 27/2009, pastikan merujuk ke UU No. 17/2014 sebagai regulasi yang berlaku, kecuali untuk peristiwa hukum yang terjadi sebelum 2014.
• Waspadai perbedaan krusial antara kedua UU, terutama terkait hak anggota DPR/DPRD dan mekanisme hubungan antarlembaga.

Semoga analisis ini memberikan perspektif komprehensif untuk mendukung strategi hukum Anda.