Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Berikut analisis mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU No. 4/1984) beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis & Latar Belakang

1. Era Kesehatan Global 1980-an

   • UU No. 4/1984 lahir pada masa Indonesia masih menghadapi tantangan penyakit menular endemik seperti malaria, tuberkulosis (TBC), kolera, dan demam berdarah dengue (DBD).
   • Saat itu, wabah seperti kolera sering terjadi akibat sanitasi buruk dan terbatasnya akses air bersih di berbagai daerah.
   • Munculnya penyakit baru seperti HIV/AIDS di awal 1980-an juga memicu kekhawatiran global, meski Indonesia belum terdampak signifikan saat UU ini disahkan.

2. Respons terhadap Regulasi Internasional

   • UU ini selaras dengan International Health Regulations (IHR) 1969 dari WHO yang mewajibkan negara anggota melaporkan wabah penyakit tertentu (seperti kolera, pes, dan cacar).
   • Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum untuk pencegahan dan penanggulangan wabah guna memenuhi kewajiban internasional.

3. Sistem Kesehatan yang Terpusat

   • Pada era Orde Baru, pengendalian wabah bersifat sentralistik dengan peran dominan pemerintah pusat. UU No. 4/1984 mencerminkan pendekatan ini melalui kewenangan luas yang diberikan kepada Menteri Kesehatan.

Substansi Penting dalam UU No. 4/1984

1. Definisi "Wabah"

   • Diatur sebagai kejadian penyakit menular yang meningkat secara signifikan dibandingkan kejadian sebelumnya (Pasal 1).
   • Penetapan status wabah dilakukan oleh Menteri Kesehatan (Pasal 6), menunjukkan sentralisasi wewenang.

2. Kewajiban Pelaporan & Karantina

   • Tenaga medis wajib melaporkan kasus penyakit menular ke Dinas Kesehatan (Pasal 9).
   • Pemerintah berwenang melakukan isolasi, karantina, dan pembatasan perjalanan (Pasal 10-12), termasuk penetapkan daerah tertentu sebagai daerah wabah.

3. Sanksi Pidana

   • Pelanggaran terhadap ketentuan karantina atau pelaporan dapat dikenai pidana penjara hingga 1 tahun atau denda (Pasal 14).

Perkembangan Hukum & Pencabutan

1. Dicabut oleh UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

   • UU No. 4/1984 dianggap tidak lagi memadai menghadapi dinamika penyakit modern (misal: SARS, MERS-CoV, COVID-19) dan kompleksitas globalisasi.
   • UU No. 6/2018 memperluas cakupan ke zoonosis (penyakit hewan yang menular ke manusia) dan mengadopsi prinsip One Health.

2. Perubahan Paradigma

   • UU No. 4/1984 berfokus pada respons darurat, sementara UU No. 6/2018 menekankan pencegahan, mitigasi risiko, dan koordinasi lintas sektor (termasuk bandara/pelabuhan).

Relevansi untuk Kasus Kekinian

• Meski telah dicabut, UU No. 4/1984 menjadi landasan historis bagi kebijakan kesehatan Indonesia, terutama dalam hal mekanisme pelaporan dan kewenangan negara selama krisis.
• Doktrin hukum dari UU ini (misal: kewajiban negara melindungi masyarakat dari wabah) masih digunakan sebagai dasar filosofis dalam putusan pengadilan terkait COVID-19.

Catatan Kritis

• Kelemahan UU No. 4/1984:
  • Tidak mengatur partisipasi masyarakat dan transparansi data.
  • Minim perlindungan hak asasi manusia selama karantina.
• Pelajaran untuk Regulasi Kesehatan:
  • Pentingnya keseimbangan antara keamanan kesehatan (health security) dan hak sipil dalam merespons wabah.

Dokumen ini mencerminkan upaya Indonesia membangun sistem kesehatan nasional di tengah keterbatasan infrastruktur era 1980-an. Pemahaman atas UU No. 4/1984 penting untuk menganalisis evolusi kebijakan kesehatan Indonesia dan antisipasi krisis di masa depan.