Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dan non-partisan, terdiri atas 11 anggota yang memenuhi syarat kesehatan, integritas, komitmen terhadap demokrasi, pengetahuan pemilu, serta tidak terafiliasi partai politik atau jabatan pemerintah. Anggota KPU diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa kerja KPU Pemilu 1999 berakhir pada saat UU ini berlaku.