Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara

Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 mengatur prosedur peradilan pidana pengadilan tentara secara sementara. Wilayah Jawa dan Madura mengacu pada 'Herziene Inlandsch Reglement' dengan perubahan, sedangkan wilayah luar berlaku 'Rechtsreglement Buitengewesten'. Pejabat militer berpangkat opsir dan bawahannya berwenang menyelidiki pelanggaran, wajib melaporkan ke Jaksa-Tentara tiap tanggal 1 dan 15 bulan. Pengadilan tingkat pertama mengikuti prosedur pengadilan negeri, sedangkan tingkat banding di Mahkamah Tentara Agung mengacu pada ketentuan wilayah. Pelaksanaan putusan dilakukan Jaksa-Tentara berdasarkan peraturan terkait.