Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 menetapkan Sistem Peradilan Ketentaraan Republik Indonesia Serikat, terdiri atas Pengadilan-Tentara, Pengadilan-Tentara-Tinggi, dan Mahkamah-Tentara-Agung, sebagai undang-undang federal. Sistem ini mengatur kewenangan memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap anggota Angkatan Perang, orang yang dipersamakan, serta kasus khusus berdasarkan penetapan Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Perselisihan kewenangan antarperadilan ketentaraan diselesaikan Presiden, sementara perselisihan dengan peradilan umum diputus Mahkamah Agung. Undang-undang berlaku sejak 31 Maret 1950.