Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai badan koordinasi beranggotakan Menteri Keuangan (koordinator), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK bertugas mencegah krisis melalui pemantauan stabilitas sistem keuangan, menangani krisis dengan rekomendasi kepada Presiden, serta menangani permasalahan Bank Sistemik melalui rencana aksi, pinjaman likuiditas (Bank Indonesia), dan penyelesaian solvabilitas (Lembaga Penjamin Simpanan). Dalam kondisi krisis, Presiden dapat mengaktifkan Program Restrukturisasi Perbankan berdasarkan rekomendasi KSSK dengan prinsip prioritas pemanfaatan sumber daya internal bank dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara.

Analisis Hukum UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Berikut konteks historis dan informasi pendukung krusial yang perlu diketahui terkait UU ini:

1. Pemicu Historis: Krisis Keuangan 1997–1998

• UU ini merupakan respons struktural terhadap krisis moneter 1997–1998 yang meluluhlantakkan perekonomian Indonesia. Saat itu, ketiadaan mekanisme koordinasi antarotoritas keuangan (Bank Indonesia, pemerintah, OJK) memperparah krisis.
• Reformasi pascakrisis seperti pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada 2004 dan OJK pada 2011 belum cukup mengantisipasi kompleksitas krisis sistemik di era globalisasi.

2. Pembentukan KSSK: Solusi atas Fragmentasi Koordinasi

• Sebelum UU No. 9/2016, koordinasi antarlembaga keuangan dilakukan melalui Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang bersifat non-binding. KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dibentuk untuk memperkuat otoritas koordinasi dengan kewenangan mengambil keputusan strategis, termasuk penggunaan dana pemerintah untuk penyelamatan sistem keuangan.
• KSSK terdiri dari Menteri Keuangan (Ketua), Gubernur BI, Ketua Dewas OJK, dan Ketua Komite LPS, mencerminkan pendekatan integrasi vertikal-horizontal.

3. Bank Sistemik: Pelajaran dari Krisis Global 2008

• UU ini mengadopsi prinsip "Too Big to Fail" pascakrisis global 2008 dengan mengatur penanganan bank sistemik (bank yang kegagalannya berpotensi memicu krisis nasional).
• Penyertaan Modal Sementara (PMS) diatur sebagai instrumen darurat untuk menyuntik modal ke bank sistemik tanpa membebani APBN, dengan mekanisme pengembalian yang jelas.

4. Penguatan Kerangka Hukum Krisis

• UU ini mencabut dan merevisi pasal-pasal krusial di UU Perbankan (No. 10/1998), UU BI (No. 23/1999), dan UU OJK (No. 21/2011) yang sebelumnya tumpang tindih atau tidak mengatur skenario krisis komprehensif.
• Legal standing intervensi pemerintah dipertegas, termasuk penggunaan dana publik untuk stabilisasi sistem keuangan dengan prinsip bailout terukur dan bail-in (kontribusi pemegang saham/kreditur).

5. Harmonisasi dengan Standar Internasional

• UU No. 9/2016 selaras dengan rekomendasi Financial Stability Board (FSB) dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) tentang manajemen risiko sistemik dan resolusi krisis.
• Indonesia menunjukkan komitmen pada G20 Principles dengan membentuk kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika keuangan global.

6. Tantangan Implementasi

• Koordinasi KSSK vs Otonomi Lembaga: Potensi konflik kepentingan antaranggota KSSK (misal: BI sebagai regulator moneter vs OJK sebagai pengawas jasa keuangan) perlu diantisipasi melalui mekanisme transparansi.
• Dana Stabilisasi: Meski UU mengatur penggunaan dana pemerintah, tidak ada jaminan politik anggaran yang memadai dalam situasi krisis multidimensi (contoh: pandemi COVID-19).

Kesimpulan

UU No. 9/2016 adalah landasan hukum progresif untuk memitigasi krisis keuangan di Indonesia, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesiapan infrastruktur keuangan, kedewasaan politik anggaran, dan sinergi antarlembaga. Penerapannya dalam kasus seperti krisis COVID-19 (2020–2021) menjadi ujian nyata bagi kapasitas KSSK.