Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Analisis Hukum Terkait Perpu No. 1 Tahun 2020

Konteks Historis

1. Deklarasi Darurat Kesehatan Global:
   Perpu ini diterbitkan pada 31 Maret 2020, di tengah eskalasi pandemi COVID-19 yang ditetapkan WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada Januari 2020. Saat itu, Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020 dengan dampak signifikan pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial.

2. Dasar Hukum Darurat:
   Penerbitan Perpu menggunakan kewenangan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 yang mengizinkan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam keadaan kegentingan memaksa. Krisis multidimensi akibat pandemi memenuhi syarat tersebut, terutama ancaman resesi ekonomi (pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 5,32%) dan destabilisasi sistem keuangan.

3. Respons Cepat di Sektor Keuangan:
   Perpu ini menjadi payung hukum untuk:

   • Realisasi APBN 2020 yang diubah melalui Perpres No. 54/2020 untuk alokasi belanja kesehatan (Rp87,55 triliun) dan jaring pengaman sosial (Rp110 triliun).
   • Relaksasi perpajakan, seperti penundaan pembayaran PPh Pasal 25 dan insentif untuk UMKM.
   • Intervensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mencegah krisis likuiditas di sektor perbankan dan lembaga keuangan.

Poin Kebijakan Krusial yang Perlu Diketahui

1. Fleksibilitas Anggaran Darurat:

   • Pelepasan batasan defisit APBN melebihi 3% PDB (melanggar UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara) untuk pertama kali sejak Reformasi 1998. Defisit APBN 2020 mencapai 6,34% PDB.
   • Penyesuaian transfer ke daerah (DAU/DAK) untuk prioritas penanganan COVID-19.

2. Sanksi Pidana dan Administratif:

   • Pasal 27 Perpu mengancam sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp100 miliar bagi pihak yang menghambat pelaksanaan kebijakan, termasuk lembaga keuangan yang menolak restrukturisasi kredit.

3. Override Hukum Sektoral:
   Perpu ini mencabut/menunda sebagian ketentuan 12 UU seperti UU Perpajakan, UU Perbankan, dan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan koordinasi kebijakan yang cepat.

Dampak dan Implementasi

1. Program Perlindungan Sosial:
   Perpu menjadi dasar hukum untuk program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi listrik, dan bansos lainnya yang menjangkau 158,8 juta penerima.

2. Stabilitas Sektor Keuangan:

   • Restrukturisasi kredit senilai Rp1.074 triliun hingga Desember 2020.
   • Intervensi KSSK melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menjaga likuiditas.

3. Pengawasan Legislatif:
   Perpu ini disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 pada 14 Mei 2020 setelah melalui proses persetujuan DPR, meski menuai kritik karena potensi penyalahgunaan kewenangan darurat.

Catatan Kritis

• Kritik Transparansi: Beberapa pihak mempertanyakan akuntabilitas penggunaan anggaran darurat, terutama terkait social safety net yang dinilai tidak tepat sasaran.
• Implikasi Jangka Panjang: Kebijakan defisit tinggi dalam Perpu ini menjadi preseden bagi revisi UU Keuangan Negara (UU No. 2/2020) yang mengizinkan defisit di atas 3% hingga 2023.

Rekomendasi: Perpu ini mencerminkan respons krisis yang inovatif namun perlu diikuti pengawasan ketat untuk memastikan efektivitas dan minimisasi risiko korupsi.