Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Perpres No. 59 Tahun 2024 mengubah Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan menetapkan definisi Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Kelas Rawat Inap Standar. Peserta berhak memilih FKTP saat mendaftar dan menggantinya setelah 3 bulan. Peserta PPU yang mengalami PHK memperoleh manfaat 6 bulan tanpa iuran. Batas gaji perhitungan iuran ditetapkan Rp12.000.000/bulan. Fasilitas ruang perawatan berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar wajib diterapkan hingga 30 Juni 2025. Denda keterlambatan pembayaran iuran ditetapkan 2,5% (2024) atau 5% (2025 ke atas). Pelayanan kosmetik, infertilitas, pengobatan tradisional, dan pengobatan estetik tidak dijamin. Wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan berhak atas kompensasi.

Analisis Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Konteks Historis

1. Evolusi Regulasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional):

   • Perpres No. 82/2018 merupakan dasar pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan, yang sebelumnya telah diubah melalui Perpres No. 75/2019 (perubahan pertama) dan Perpres No. 64/2020 (perubahan kedua). Perpres No. 59/2024 menjadi perubahan ketiga untuk menyesuaikan dengan dinamika sistem jaminan kesehatan, termasuk tantangan defisit keuangan BPJS Kesehatan dan kebutuhan perluasan cakupan layanan.
   • Perubahan ini juga merespons UU No. 20 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas.

2. Tujuan Evaluasi Tata Kelola:
   Perubahan ini didorong oleh hasil evaluasi tata kelola BPJS Kesehatan, terutama terkait:

   • Efisiensi klaim kesehatan (misal: penyesuaian tarif INA-CBGs).
   • Optimalisasi pendanaan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah.
   • Peningkatan kepesertaan wajib, termasuk penertiban data peserta ganda atau tidak aktif.

Poin Krusial yang Perlu Diketahui

1. Dasar Hukum Baru:

   • UU No. 20/2023 tentang Kesehatan menjadi landasan utama, terutama Pasal 26 yang mengamanatkan jaminan kesehatan nasional sebagai hak warga negara.
   • UU No. 24/2011 tentang BPJS dan UU No. 40/2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) tetap menjadi pilar, tetapi disesuaikan dengan prinsip sustainability keuangan.

2. Penekanan pada Kepesertaan Wajib:

   • Perpres ini memperkuat sanksi administratif bagi penduduk yang tidak mendaftar/didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk integrasi data dengan Dukcapil (kependudukan) untuk memastikan kepatuhan.
   • Pemerintah daerah (Pemda) diberi mandat lebih besar dalam pendataan dan pendaftaran peserta, terutama kelompok miskin dan rentan (PBI).

3. Penyesuaian Manfaat dan Kontribusi:

   • Ada potensi peninjauan ulang iuran untuk peserta mandiri (non-PBI) guna menutup defisit BPJS Kesehatan.
   • Perluasan layanan seperti rehabilitasi medis dan kesehatan jiwa, sejalan dengan tren peningkatan kasus kesehatan mental pasca-pandemi.

Tantangan Implementasi

1. Resistensi Masyarakat:
   Penyesuaian iuran atau persyaratan kepesertaan berpotensi menimbulkan penolakan, terutama di kalangan pekerja informal yang belum terdaftar.

2. Koordinasi Antar-Lembaga:
   Integrasi data antara BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan Pemda memerlukan sistem teknologi terpadu untuk menghindari kesalahan data (misal: duplikasi peserta).

3. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan:
   Pemerintah perlu mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan (faskes) di daerah terpencil agar manfaat JKN bisa diakses secara merata.

Keterkaitan dengan Kebijakan Lain

• Program Sembako dan Bansos: Peserta PBI BPJS Kesehatan seringkali tumpang tindih dengan penerima bansos, sehingga perlu sinkronisasi data untuk efisiensi anggaran.
• Digitalisasi Layanan Kesehatan: Perpres ini sejalan dengan inisiatif SATUSEHAT untuk integrasi rekam medis digital dan layanan telemedicine.

Rekomendasi bagi Stakeholder

• Bagi Pemerintah Daerah: Perkuat sosialisasi pendaftaran BPJS Kesehatan melalui program gotong royong dan kolaborasi dengan RT/RW.
• Bagi BPJS Kesehatan: Transparansi penggunaan dana dan percepatan klaim ke faskes untuk meningkatkan kepercayaan publik.
• Bagi Masyarakat: Manfaatkan mekanisme pengaduan melalui Ombudsman atau DJSN jika menghadapi kendala layanan.

Perpres No. 59/2024 mencerminkan upaya sistematis pemerintah memperbaiki tata kelola JKN, meski perlu diikuti dengan implementasi yang terukur dan inklusif.