Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Perpres No. 82/2018 menetapkan kerangka Jaminan Kesehatan Nasional, dengan peserta terdiri atas PBI (Pemerintah membayar iuran Rp23.000/bulan), PPU (iuran 5% dari gaji, 3% Pemberi Kerja, 2% Peserta), PBPU, dan BP (iuran sesuai kelas: Rp25.500, Rp51.000, atau Rp80.000/bulan). Manfaat diberikan sesuai kelas rawat, termasuk layanan kelas III, II, dan I. Peserta PPU yang mengalami PHK tetap mendapat manfaat 6 bulan tanpa iuran. Sanksi administratif berupa teguran, denda, atau pemutusan layanan publik diberlakukan atas pelanggaran pembayaran iuran dan kepesertaan.

Analisis Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

1. Konteks Historis dan Kebijakan Sebelumnya

• Sebelum Perpres ini, Indonesia telah memiliki berbagai skema jaminan kesehatan yang terfragmentasi, seperti Askes (untuk PNS), Jamkesmas (untuk masyarakat miskin), dan Jamkesda (dikelola daerah). Sistem ini kerap tumpang tindih dan tidak merata.
• Pada 2011, UU No. 24 tentang BPJS disahkan untuk menciptakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang terintegrasi. BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 2014, menggantikan PT Askes. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti defisit keuangan BPJS dan keterbatasan akses layanan.
• Perpres 82/2018 hadir sebagai respons atas kebutuhan memperkuat kerangka hukum operasional BPJS Kesehatan, terutama terkait pembiayaan, mekanisme subsidi pemerintah, dan perluasan kepesertaan.

2. Poin Krusial dalam Perpres 82/2018

• Premi dan Subsidi Pemerintah: Perpres ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggung iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI) seperti masyarakat miskin dan rentan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip equity dalam SJSN.
• Sinkronisasi dengan Kebijakan Lain: Perpres ini mengintegrasikan jaminan kesehatan dengan program lain, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), untuk menghindari duplikasi bantuan.
• Penguatan Kelembagaan: Memperjelas peran Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam pengawasan, evaluasi, serta penanganan keluhan peserta.

3. Tantangan dan Kontroversi

• Defisit BPJS Kesehatan: Sebelum 2018, BPJS kerap mengalami defisit akibat ketidakseimbangan antara pendapatan premi dan klaim. Perpres ini mencoba mengatasi hal ini dengan mekanisme penyesuaian premi progresif, meski menuai protes karena dinilai membebani peserta mandiri.
• Kesenjangan Akses: Meski Perpres bertujuan memperluas cakupan, disparitas kualitas layanan kesehatan antar-daerah (khususnya di wilayah terpencil) masih menjadi masalah struktural.

4. Dampak terhadap Universal Health Coverage (UHC)

• Perpres ini menjadi langkah strategis menuju target UHC Indonesia, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Pada 2019, cakupan BPJS Kesehatan mencapai sekitar 83% populasi, meningkat signifikan dari era sebelum 2014.

5. Perubahan Regulasi Terkait

• Perpres 82/2018 menggantikan beberapa ketentuan dalam Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, terutama terkait skema pembiayaan dan kepesertaan.

6. Implikasi Praktis bagi Masyarakat

• Peserta PBI tidak lagi perlu membayar premi, sementara pekerja informal dapat memilih paket premi sesuai kemampuan.
• Adanya sanksi administratif bagi peserta yang menunggak iuran (untuk kategori mandiri) guna menjaga keberlanjutan sistem.

Kesimpulan:
Perpres No. 82/2018 mencerminkan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola BPJS Kesehatan secara holistik, meski tantangan seperti defisit keuangan dan disparitas layanan masih memerlukan intervensi kebijakan lanjutan. Peraturan ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan akses kesehatan yang inklusif di Indonesia.