Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 mengubah ketentuan iuran Jaminan Kesehatan, antara lain: iuran Peserta PBI sebesar Rp42.000/orang/bulan dibayar Pemerintah Pusat; iuran Peserta PPU 5% gaji (4% perusahaan, 1% peserta) dengan batas upah maksimal Rp12.000.000/bulan; iuran Peserta PBPU/BP Kelas III 2020: Rp25.500 (peserta) + Rp16.500 (Pusat), 2021: Rp35.000 (peserta) + Rp7.000 (Pusat dan Daerah). Ketentuan berlaku efektif 1 Juli 2020 dengan penyesuaian berdasarkan prinsip proporsional dan keadilan.

Analisis Hukum Terkait Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Konteks Historis dan Latar Belakang

1. Upaya Penyelamatan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional):
   Perpres ini merupakan respons atas tantangan pendanaan BPJS Kesehatan yang terus mengalami defisit sejak peluncuran JKN pada 2014. Defisit ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara iuran peserta dan klaim layanan kesehatan, terutama pada peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang seluruh iurannya ditanggung pemerintah.

2. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7P/HUM/2020:
   Putusan MA ini menjadi pemicu utama revisi kebijakan. MA mengamanatkan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan iuran JKN untuk menjamin proporsionalitas dan keadilan, khususnya dalam pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah, pemberi kerja, dan peserta.

3. Pandemi COVID-19:
   Perpres ini diterbitkan di tengah krisis kesehatan global (Mei 2020). Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan JKN sekaligus menyesuaikan sistem kesehatan untuk merespons tekanan pandemi, termasuk kebutuhan rawat inap dan layanan dasar.

Poin Krusial yang Perlu Diketahui

1. Kebijakan Iuran PPU (Pekerja Penerima Upah):

   • Pembagian 4% (pemberi kerja) dan 1% (peserta): Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban peserta sekaligus meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam membayar iuran. Sebelumnya, pemberi kerja kerap terlambat atau tidak membayar iuran, memperparah defisit BPJS.
   • Pembayaran langsung oleh pemberi kerja ke BPJS: Mekanisme ini meminimalisir risiko tunggakan dan meningkatkan akuntabilitas.

2. Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan (Desember 2020):

   • Peninjauan ini mencakup penyesuaian paket layanan dasar dan kelas rawat inap standar untuk mengoptimalkan alokasi dana. Misalnya, ada pembatasan layanan non-esensial dan penyesuaian tarif RS agar sesuai dengan kemampuan keuangan BPJS.

3. Implikasi bagi Peserta PBI:

   • Pemerintah tetap menanggung iuran PBI, tetapi dengan pengawasan ketat terhadap data penerima untuk menghindari inklusi yang tidak tepat (misal: peserta mampu yang masuk kategori PBI).

Dampak Sosial-Ekonomi

1. Beban Pemberi Kerja:
   Kenaikan kontribusi pemberi kerja (dari sebelumnya 3-4%) berpotensi menambah biaya operasional perusahaan, terutama UMKM. Namun, hal ini dianggap lebih adil karena menyesuaikan dengan prinsip ability to pay.

2. Protes Masyarakat dan Serikat Pekerja:
   Sebelum Perpres ini, rencana kenaikan iuran pekerja dari 1% menjadi 2% (dalam Perpres No. 75/2019) memicu protes. Perpres No. 64/2020 "mengamankan" kebijakan dengan mempertahankan iuran pekerja di 1% untuk mencegah gejolak sosial.

3. Keseimbangan Pendanaan JKN:
   Kebijakan ini diharapkan menekan defisit BPJS Kesehatan yang pada 2019 mencapai Rp16,5 triliun. Dengan kontribusi pemberi kerja yang lebih besar, BPJS dapat memenuhi klaim peserta tanpa mengurangi kualitas layanan.

Tautan dengan Regulasi Lain

1. UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional:
   Perpres ini memperkuat mandat UU tersebut untuk menjamin hak kesehatan seluruh warga negara secara inklusif.

2. Perpres No. 82/2018 dan Perpres No. 75/2019:
   Perubahan kedua ini melanjutkan penyesuaian sistem iuran dan manfaat JKN setelah revisi pertama pada 2019.

3. Kebijakan Fiskal Pemerintah:
   Penyesuaian iuran JKN sejalan dengan upaya reformasi subsidi kesehatan agar lebih tepat sasaran, terutama di era pascapandemi.

Catatan Penting

• Tantangan Implementasi:
  BPJS Kesehatan perlu meningkatkan sistem verifikasi data peserta untuk mencegah penyalahgunaan, terutama pada peserta PBI.
• Kritik dari Ahli Kesehatan:
  Beberapa pihak menilai peninjauan manfaat JKN berisiko mengurangi hak peserta jika tidak diimbangi transparansi dan partisipasi publik.

Perpres No. 64/2020 mencerminkan komitmen pemerintah menyeimbangkan aspek sustainability dan equity dalam sistem JKN, meski tetap memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.