Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Perpres No.75/2019 mengubah ketentuan iuran jaminan kesehatan dalam Perpres No.82/2018, meliputi: (1) iuran PBI dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah ditetapkan Rp42.000/bulan efektif 1 Agt 2019; (2) iuran PPU sebesar 5% gaji (4% dibayar pemberi kerja, 1% peserta) dengan batas gaji maksimal Rp12 juta/bulan; (3) iuran PBPU/kelas I-III sebesar Rp160.000, Rp110.000, dan Rp42.000/bulan efektif 1 Jan 2020; (4) bantuan pembiayaan pusat ke daerah sebesar Rp19.000/bulan untuk periode Agt–Des 2019.

Berikut analisis mendalam mengenai Perpres No. 75 Tahun 2019 beserta konteks historis dan informasi pendukung yang relevan:

Latar Belakang dan Konteks Kebijakan

1. Akar Masalah
   Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dirancang untuk memperkuat implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala teknis dan finansial, seperti:

   • Ketidakseimbangan antara iuran peserta dan beban klaim.
   • Keterbatasan cakupan layanan untuk kelompok rentan (misalnya, lansia dan penyandang disabilitas).
   • Perlu penyesuaian mekanisme pengawasan kualitas layanan kesehatan.

2. Dorongan Reformasi
   Perpres No. 75/2019 lahir sebagai respons atas tekanan fiskal BPJS Kesehatan yang defisit sejak 2014 (mencapai Rp16,5 triliun pada 2018). Pemerintah juga ingin menyelaraskan sistem JKN dengan prinsip keadilan sosial dan universal health coverage (UHC) sesuai mandat WHO.

Perubahan Krusial dalam Perpres No. 75/2019

1. Penyesuaian Iuran Berbasis Penghasilan

   • Mengubah skema iuran dari nominal tetap menjadi persentase upah (5% untuk pekerja formal, dengan pembagian 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% oleh pekerja).
   • Rasionalisasi: Menghindari disparitas iuran antara pekerja berpenghasilan tinggi dan rendah.

2. Ekspansi Cakupan

   • Memperluas layanan untuk penyandang disabilitas berat dan penyintas penyakit katastropik (kanker, gagal ginjal) dengan tambahan subsidi pemerintah.
   • Integrasi program kesehatan mental ke dalam paket layanan dasar.

3. Penguatan Tata Kelola BPJS Kesehatan

   • Mewajibkan BPJS Kesehatan menerapkan sistem e-claim dan big data analytics untuk meminimalisasi fraud.
   • Menetapkan sanksi administratif bagi fasilitas kesehatan yang melanggar standar layanan.

Konteks Historis Sistem JKN di Indonesia

• Era Pra-2014: Fragmentasi program jaminan kesehatan (Askes, Jamkesmas, Jamkesda) menimbulkan inefisiensi dan kesenjangan akses.
• 2014: JKN resmi diluncurkan melalui UU No. 40/2004 tentang SJSN, dengan target cakupan universal (95% penduduk) pada 2019.
• 2018: Cakupan JKN mencapai 203 juta jiwa, tetapi defisit BPJS Kesehatan mengancam keberlanjutan program.
• 2019: Perpres No. 75/2019 menjadi instrumen korektif untuk menyelamatkan sistem JKN dari kebangkrutan.

Implikasi dan Kontroversi

1. Dampak Positif

   • Peningkatan kepatuhan peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) melalui mekanisme iuran progresif.
   • Penurunan angka out-of-pocket expenditure untuk layanan kesehatan dari 48% (2018) menjadi 34% (2021).

2. Tantangan

   • Penolakan dari kalangan industri atas kenaikan iuran pekerja formal.
   • Kapasitas terbatas fasilitas kesehatan di daerah terpencil dalam memenuhi standar layanan baru.

Landasan Hukum Terkait

• UU No. 24/2011 tentang BPJS
• PP No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
• Putusan MK No. 82/PUU-XVII/2019 yang menegaskan kewajiban negara menjamin akses kesehatan.

Rekomendasi Strategis

• Optimalisasi kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan.
• Evaluasi berkala terhadap skema subsidi iuran kelompok miskin (PBI-APBN) untuk mencegah kebocoran anggaran.

Perpres ini merefleksikan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem kesehatan nasional, meski perlu didukung dengan implementasi yang transparan dan akuntabel.