Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 mengubah ketentuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan menetapkan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan strategis (pertahanan, infrastruktur, energi, keagamaan, dan pertanian ketahanan pangan) yang tidak dapat dihindari. Kewajiban kompensasi ditentukan berdasarkan tingkat kawasan hutan provinsi: (i) ≤30% (penyerahan lahan komersial dan reforestasi); (ii) >30% (pembayaran PNBP dan reforestasi). Kegiatan strategis kritis (pertahanan, waduk, jalan tol, energi) bebas kompensasi. Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, wajib melakukan demarkasi batas dalam 1 tahun, masa berlaku maksimal 20 tahun, dan kewajiban reforestasi serta pengawasan berkala.