Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 menambahkan Pasal 85A pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang mengamanatkan Menteri menetapkan harga jual batubara tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri guna kepentingan umum, berlaku seragam bagi spesifikasi batubara yang sama dari pemasok. Ketentuan ini bertujuan memastikan ketersediaan batubara untuk kebutuhan energi nasional, khususnya penyediaan listrik, dengan harga yang terjangkau dan sesuai pertimbangan kepentingan umum.

Analisis Hukum Terkait PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas PP 23/2010

PP No. 8 Tahun 2018 merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memperkuat kedaulatan nasional di sektor pertambangan, sekaligus merespons dinamika global terkait industri mineral dan batubara. Berikut konteks historis dan informasi pendukung yang krusial:

1. Konteks Kebijakan "Nilai Tambah Mineral"

• PP ini melanjutkan semangat UU No. 4/2009 tentang Minerba yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melakukan pengolahan/pemurnian (smelter) mineral di dalam negeri.
• Latar belakang utama: Tekanan global atas larangan ekspor bijih nikel mentah (sejak 2014) dan upaya Indonesia untuk menjadi produsen baterai kendaraan listrik dunia. PP No. 8/2018 mempertegas komitmen ini dengan memperbarui mekanisme insentif dan sanksi bagi perusahaan tambang.

2. Penyesuaian Kewajiban Divestasi

• PP ini merevisi Pasal 112 PP 23/2010 dengan mengatur kewajiban divestasi saham bagi pemegang KK dan PKP2B (kontrak karya generasi awal) kepada pemerintah/pemerintah daerah/BUMN/BUMD/swasta Indonesia.
• Poin kritis: Divestasi minimal 51% saham harus dilakukan secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada pemerintah/pemerintah daerah. Ini menjadi respons atas kritik bahwa manfaat tambang belum sepenuhnya dirasakan oleh negara.

3. Perpanjangan Masa Operasi Kontrak Tambang

• PP No. 8/2018 memperkenalkan opsi perpanjangan masa operasi tambang (Pasal 47A) bagi pemegang KK dan PKP2B yang telah memenuhi kewajiban divestasi dan membangun fasilitas pengolahan. Hal ini bertujuan menciptakan kepastian investasi jangka panjang.

4. Respons atas Sengketa Internasional

• Perubahan ini juga merupakan antisipasi atas potensi sengketa investasi di forum internasional (misalnya ICSID), terutama setelah pemerintah kalah dalam sengketa dengan perusahaan asing terkait kebijakan larangan ekspor mineral mentah. PP No. 8/2018 memperjelas mekanisme kompensasi dan transisi untuk mengurangi risiko gugatan.

5. Implikasi terhadap Investasi Asing

• PP ini mengakomodasi kepentingan investor asing dengan memberikan kelonggaran waktu pembangunan smelter bagi perusahaan yang telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah sebelum 2017. Namun, di sisi lain, aturan divestasi yang lebih ketat menuai kritik dari pelaku usaha asing.

6. Kritik dari CSO dan Isu Lingkungan

• Organisasi masyarakat sipil menilai PP ini belum cukup menekan praktik pertambangan ilegal dan kurang mengatur aspek lingkungan. Misalnya, tidak ada perubahan signifikan terkait reklamasi pascatambang atau perlindungan masyarakat adat.

7. Keterkaitan dengan Revisi UU Minerba 2020

• PP No. 8/2018 menjadi dasar bagi revisi UU Minerba No. 3/2020, khususnya dalam hal penguatan peran BUMN (melalui PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum, kini MIND ID) sebagai pengendali industri strategis mineral.

Rekomendasi untuk Klien

• Perusahaan tambang harus memastikan kesesuaian rencana kerja dan anggaran (RKAB) dengan kewajiban divestasi dan pembangunan smelter.
• Evaluasi kontrak tambang generasi lama (KK/PKP2B) untuk mengantisipasi risiko perubahan regulasi lebih lanjut.

PP No. 8/2018 mencerminkan ambisi Indonesia untuk beralih dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk hilir bernilai tinggi, meski tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan investasi dan kedaulatan sumber daya alam.