Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 mengubah dan menambah UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan memberikan kelonggaran perpajakan bagi penanam modal di bidang prioritas pemerintah. Kelonggaran meliputi: pembebasan bea meterai modal, bea masuk dan pajak penjualan atas barang modal (termasuk alat produksi), pembebasan bea balik nama kapal dalam 2 tahun setelah mulai berproduksi, kompensasi kerugian, penghapusan dipercepat, perangsang penanaman, serta pembebasan pajak dividen selama 2 tahun (dapat diperpanjang hingga 3 tahun dalam hal menghemat devisa, penanaman di luar Jawa, atau kebutuhan modal besar). Seluruh kelonggaran berlaku 5 tahun sejak UU berlaku, dengan pelaksanaan oleh Menteri Keuangan.