Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri mengatur penggunaan modal dalam negeri (aset masyarakat Indonesia, termasuk hak dan benda, kecuali yang diatur dalam UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing) untuk usaha produksi. Perusahaan nasional wajib memiliki kepemilikan modal minimal 51% (meningkat menjadi 75% pada 1 Januari 1974) oleh negara dan/atau swasta nasional. Perusahaan asing diberi batas waktu operasi hingga 31 Desember 1977 (bidang perdagangan) dan 1997 (bidang industri), setelahnya harus mengalihkan kepemilikan ke warga negara Indonesia. Diberikan keringanan pajak (penghasilan, kekayaan, materai) selama 5 tahun untuk usaha di sektor prioritas seperti pertanian, industri, dan infrastruktur. Perusahaan asing yang tidak memenuhi ketentuan dikenai likuidasi.