Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan pidana maksimal 3 tahun dan denda Rp50 juta untuk korupsi bernilai kurang dari Rp5 juta (Pasal 12A). Pasal 12B menyatakan gratifikasi ≥Rp10 juta dianggap suap dan beban pembuktian berada pada penerima, sedangkan untuk gratifikasi <Rp10 juta pembuktian dilakukan penuntut umum; penerima wajib melapor ke KPK dalam 30 hari (Pasal 12C). Pasal 38 mewajibkan terdakwa membuktikan asal-usul harta benda jika dugaan berasal dari korupsi, dan jika gagal, harta dirampas negara. Bukti elektronik diakui sebagai alat bukti sah (Pasal 26A).

Analisis UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konteks Historis

1. Era Reformasi dan Tekanan Global
   UU ini lahir pada masa transisi pasca-Orde Baru (Reformasi), di mana korupsi dianggap sebagai akar krisis ekonomi dan politik Indonesia. Tekanan domestik (gerakan masyarakat sipil) dan internasional (Bank Dunia, IMF) mendorong pembaruan hukum untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor.

   • UU No. 31/1999 dianggap belum memadai karena masih banyak celah, seperti sanksi yang tidak efektif dan definisi tindak pidana korupsi yang sempit.

2. Respons atas Krisis Hukum
   Sebelum UU No. 20/2001, penanganan korupsi masih mengacu pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tidak spesifik. UU ini menghapus pasal-pasal KUHP terkait korupsi (misalnya Pasal 415-420 tentang penggelapan) untuk mencegah tumpang tindih dan memperkuat kerangka hukum khusus anti-korupsi.

Perubahan Krusial dalam UU No. 20/2001

1. Perluasan Definisi dan Modus Korupsi

   • Memperjelas tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi, suap, dan penggelapan anggaran.
   • Mengatur pertanggungjawaban korporasi (Pasal 20), yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 31/1999.

2. Sanksi yang Lebih Berat

   • Menaikkan ancaman hukuman penjara minimal dari 1 tahun menjadi 4 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.
   • Memperkenalkan pidana mati untuk kasus korupsi yang membahayakan perekonomian negara (Pasal 2 ayat 2).

3. Perlindungan Saksi dan Whistleblower

   • Mengatur mekanisme perlindungan saksi dan pelapor (Pasal 34-37), yang menjadi landasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kelak.

4. Pencabutan Pasal KUHP yang Tidak Relevan
   Menghapus 14 pasal KUHP terkait korupsi untuk menghindari dualisme hukum dan memastikan semua kasus korupsi diadili di bawah UU ini.

Dampak dan Signifikansi

1. Langkah Awal Menuju Pembentukan KPK
   UU No. 20/2001 menjadi dasar hukum untuk pembentukan KPK melalui UU No. 30/2002, dengan memberikan instrumen hukum yang lebih jelas dan sanksi yang lebih berat.

2. Peningkatan Penanganan Kasus

   • Memungkinkan penyitaan aset koruptor (Pasal 18) dan kerja sama internasional dalam pelacakan aset.
   • Mempercepat proses hukum dengan mengatur batas waktu penyidikan dan penuntutan.

3. Kritik dan Tantangan

   • Penerapan pidana mati menuai kontroversi dan jarang dijatuhkan.
   • Perlindungan saksi masih lemah dalam praktik, meski telah diatur secara formal.

Fakta Tambahan yang Jarang Diketahui

• Inisiatif Darurat Ekonomi: UU ini disahkan di tengah upaya Indonesia menyelesaikan krisis ekonomi 1998 dan memenuhi syarat program bantuan IMF.
• Pengaruh Konvensi PBB: Meski Indonesia baru meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 2006, UU No. 20/2001 sudah mengadopsi prinsip-prinsip UNCAC, seperti pencegahan gratifikasi.

Catatan Penting: UU ini memperkuat komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan independen.