Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Status: Berlaku

Konteks dari Meridian

Generated by Meridian AI

Analisis UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berikut konteks historis dan informasi tambahan yang perlu diketahui mengenai UU ini:

1. Konteks Reformasi Pasca-Orde Baru

UU ini lahir pada 16 Agustus 1999, di tengah transisi politik pasca-lengsernya Presiden Soeharto (1998). Era Reformasi menuntut perubahan sistemik, termasuk penanganan korupsi yang masif selama Orde Baru.
UU No. 31/1999 menjadi tonggak awal komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola yang bersih, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan tekanan internasional pasca-krisis ekonomi 1997-1998.

2. Penggantian UU Korupsi Sebelumnya

UU ini menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 yang dinilai tidak efektif karena sanksi ringan, definisi korupsi yang sempit, dan minimnya mekanisme pencegahan.
Perubahan krusial dalam UU No. 31/1999 mencakup:
- Perluasan definisi korupsi (termasuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi/kolektif).
- Pembalikan beban pembuktian (terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi).
- Sanksi pidana lebih berat, termasuk hukuman mati untuk kasus tertentu (misal, korupsi di masa krisis/bencana).

3. Dasar Pembentukan KPK

UU No. 31/1999 menjadi landasan hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002. KPK dirancang sebagai lembaga independen untuk mengatasi lemahnya penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan.

4. Pengaruh Internasional

UU ini mengadopsi prinsip United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan keselarasan dengan standar global dalam pemberantasan korupsi.

5. Revisi dan Dinamika Penegakan

UU No. 31/1999 direvisi oleh UU No. 20 Tahun 2001 untuk memperkuat aspek pencegahan, seperti pengaturan gratifikasi dan perlindungan whistleblower.
Meski progresif, implementasi UU ini kerap terkendala politik hukum, seperti intervensi elite, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan budaya impunitas di birokrasi.

6. Signifikansi dalam Pembangunan Hukum

UU ini menegaskan korupsi sebagai extraordinary crime yang mengancam stabilitas nasional, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan luar biasa (misal: pembentukan KPK).
Data KPK (1999-2023) menunjukkan peningkatan signifikan dalam penindakan kasus korupsi, meski tantangan seperti korupsi sistemik di sektor pemerintahan dan korporasi masih besar.

Catatan Penting:
UU No. 31/1999 tidak hanya mengatur sanksi, tetapi juga menekankan pencegahan korupsi melalui transparansi kebijakan publik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan dukungan politik.

Meridian AI bisa salah. Cek konten penting.

Metadata

TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tipe DokumenPeraturan Perundang-undangan

Nomor31

BentukUndang-undang (UU)

Bentuk SingkatUU

Tahun1999

Tempat PenetapanJakarta

Tanggal Penetapan16 Agustus 1999

Tanggal Pengundangan16 Agustus 1999

Tanggal Berlaku16 Agustus 1999

SumberLN. 1999/ No. 140, TLN NO.3874, LL SETNEG : 15 HLM

SubjekTINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

BahasaBahasa Indonesia

LokasiPemerintah Pusat

Status Peraturan

Diubah Dengan

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Dicabut Sebagian Dengan

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Mencabut

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Uji Materi

PUTUSAN Nomor 25/PUU-XV/2016

Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PUTUSAN Nomor 21/PUU-XIV/2016

a. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana" b. Frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

PUTUSAN Nomor 003/PUU-IV/2006

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Network Peraturan

Loading network graph...

Dokumen

UU Nomor 31 Tahun 1999.pdf

Lelah ikuti peraturan terbaru untuk audit Anda? Gunakan Meridian RCS.

MERIDIAN RCS

Coba sekarang gratis