Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengatur kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 4 KUHP diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang terjadi di pesawat udara Indonesia, bahkan di luar wilayah Indonesia. Diperkenalkan juga pengertian "pesawat udara Indonesia", "dalam penerbangan", dan "dalam dinas" melalui Pasal 95a, 95b, dan 95c. Bab XXIX A (Pasal 479a–479r) mengatur kejahatan spesifik seperti pembajakan pesawat (Pasal 479i-j), sabotase sarana penerbangan (Pasal 479a-d), penghancuran pesawat (Pasal 479e-o), gangguan keamanan di pesawat (Pasal 479q-r), dengan pidana penjara hingga seumur hidup atau pidana mati untuk kejahatan berat. Perubahan ini merupakan implementasi kewajiban Indonesia sebagai peserta Konvensi Tokyo, The Hague, dan Montreal 1971.