Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 menetapkan susunan dan kedudukan MPR, DPR, serta DPRD. MPR terdiri atas 700 anggota: 500 anggota DPR, 135 Utusan Daerah (5 orang dari setiap Provinsi), dan 65 Utusan Golongan. DPR beranggotakan 500 orang (462 hasil pemilu partai politik dan 38 dari ABRI). DPRD Tingkat I memiliki 45–100 anggota termasuk 10% anggota ABRI, sedangkan DPRD Tingkat II berjumlah 20–45 anggota termasuk 10% anggota ABRI. Masa jabatan 5 tahun dengan persyaratan: warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun, tidak terafiliasi ormas terlarang, dan memenuhi syarat lain sesuai Pasal 3 UU ini. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah.
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Status: Tidak Berlaku
Ringkasan Peraturan
Generated by Meridian AI
Meridian AI bisa salah. Cek konten penting.
Metadata
TentangSusunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tipe DokumenPeraturan Perundang-undangan
Nomor4
BentukUndang-undang (UU)
Bentuk SingkatUU
Tahun1999
Tempat PenetapanJakarta
Tanggal Penetapan1 Februari 1999
Tanggal Pengundangan1 Februari 1999
Tanggal Berlaku1 Februari 1999
SumberLN. 1999/ No. 24, TLN NO. 3811, LL SETNEG : 24 HLM
SubjekDASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI
BahasaBahasa Indonesia
LokasiPemerintah Pusat
Status Peraturan
Dicabut Dengan
- UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut
- UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969
- UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969
- UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969
- UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Network Peraturan
Loading network graph...
Dokumen
AI Khusus Hukum.
Akurat, Mendetil, dan Gratis!
Akurat, Mendetil, dan Gratis!
Lebih akurat dari ChatGPT.
Tidak terdeteksi AI detector
seperti ChatGPT.
Tidak terdeteksi AI detector
seperti ChatGPT.
MERIDIAN AI
Coba Sekarang