Rezim Agunan PLJP BUK Bertransformasi: BI Floating Rate Notes dan High Grade Securities Lain Resmi Menjadi Jaminan di Bawah PADG 22/2025
Rezim Agunan PLJP BUK Bertransformasi: BI Floating Rate Notes dan High Grade Securities Lain Resmi Menjadi Jaminan di Bawah PADG 22/2025
19 November 2025
Kepdirjenkes 4072/2025: Aturan Baru Pengaduan Mutu di Rumah Sakit dan Klinik Rujukan, Komplain Pasien Wajib Selesai dalam 45–75 Hari Kerja
Kepdirjenkes 4072/2025: Aturan Baru Pengaduan Mutu di Rumah Sakit dan Klinik Rujukan, Komplain Pasien Wajib Selesai dalam 45–75 Hari Kerja
19 November 2025
UU KUHAP Baru Disahkan: Plea Bargain dan Deferred Prosecution Agreement Siap Mengubah Jalur Penyelesaian Perkara Pidana
UU KUHAP Baru Disahkan: Plea Bargain dan Deferred Prosecution Agreement Siap Mengubah Jalur Penyelesaian Perkara Pidana
19 November 2025
Negara Ambil Alih Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan: Skema Penguasaan Kembali, Penugasan ke BUMN dan “BP BUMN”, serta Peta Jalan Penertiban Menurut PermenLHK 7/2021
Negara Ambil Alih Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan: Skema Penguasaan Kembali, Penugasan ke BUMN dan “BP BUMN”, serta Peta Jalan Penertiban Menurut PermenLHK 7/2021
12 November 2025
Rezim Agunan PLJP BUK Bertransformasi: BI Floating Rate Notes dan High Grade Securities Lain Resmi Menjadi Jaminan di Bawah PADG 22/2025
Rezim Agunan PLJP BUK Bertransformasi: BI Floating Rate Notes dan High Grade Securities Lain Resmi Menjadi Jaminan di Bawah PADG 22/2025
19 November 2025
Kepdirjenkes 4072/2025: Aturan Baru Pengaduan Mutu di Rumah Sakit dan Klinik Rujukan, Komplain Pasien Wajib Selesai dalam 45–75 Hari Kerja
Kepdirjenkes 4072/2025: Aturan Baru Pengaduan Mutu di Rumah Sakit dan Klinik Rujukan, Komplain Pasien Wajib Selesai dalam 45–75 Hari Kerja
19 November 2025
UU KUHAP Baru Disahkan: Plea Bargain dan Deferred Prosecution Agreement Siap Mengubah Jalur Penyelesaian Perkara Pidana
UU KUHAP Baru Disahkan: Plea Bargain dan Deferred Prosecution Agreement Siap Mengubah Jalur Penyelesaian Perkara Pidana
19 November 2025
Negara Ambil Alih Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan: Skema Penguasaan Kembali, Penugasan ke BUMN dan “BP BUMN”, serta Peta Jalan Penertiban Menurut PermenLHK 7/2021
Negara Ambil Alih Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan: Skema Penguasaan Kembali, Penugasan ke BUMN dan “BP BUMN”, serta Peta Jalan Penertiban Menurut PermenLHK 7/2021
12 November 2025
Pusat Data
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2025
Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025
Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
Ditetapkan: 21 Oktober 2025
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025-2029
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2025
Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
Berlangganan Pro
Pusat Data
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029
Rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029
Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
Ditetapkan: 21 Oktober 2025
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025-2029
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025-2029
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
Berlangganan Pro
4x Riset Hukum Lebih Akurat
MERIDIAN AI
Berlangganan Pro
4x Riset Hukum Lebih Akurat
MERIDIAN AI
Berlangganan Pro
Platform Terintegrasi untuk Kepatuhan Hukum
MERIDIAN RCS
Berlangganan Pro
Platform Terintegrasi untuk Kepatuhan Hukum
MERIDIAN RCS
Berlangganan Pro